Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Kerawanan Pilkada Banten, Kapolri Minta Tingkatkan Koordinasi

Kompas.com - 16/02/2017, 18:17 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian meminta agar koordinasi antar-instansi ditingkatkan terkait Pilkada Banten. Hal ini mengingat hasil penghitungan cepat suara oleh sejumlah lembaga survei menunjukkan kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten memiliki selisih tipis.

"Perlu ada koordinasi antara Polda Metro Jaya dengan Polda Banten, Pangdam Jaya dengan Danrem di Banten dalam rangka mengantisipasi kerawanan dalam hitungan suara sehingga semuanya aman, lancar, jujur, dan obyektif, kita sekaligus juga berkoordinasi antara otoritas di Banten," ujar Tito di Mapolrestro Tangerang Kota, Kamis (16/2/2017).

Tito mengatakan Banten memiliki kekhasan dalam otoritas keamanan. Secara administratif, Tangerang Selatan dan sebagian wilayah Tangerang masuk wilayah Banten, tetapi secara hukum kepolisian berada di bawah Polda Metro Jaya.

Adapun wilayah Banten administratif yang sudah bergabung ke Polda Banten meliputi Polres Lebak, Polres Pandeglang, Polres Serang, Polres Cilegon, Polres Serang Kota, dan Polresta Tangerang meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang. (Baca: "Mati-matian" Klaim Kemenangan di Pilkada Banten)

Sedangkan wilayah komando militernya, Tangerang Kabupaten, Tangerang Kota, dan Tangerang Selatan tergabung dalam Komando Distrik Militer (Kodim) Tangerang yang berada di bawah Kodam Jaya.

Adapun wilayah Banten lainnya masuk dalam Korem 064/Maulana Yusuf yang berada di bawah Kodam Siliwangi.

"Kita harapkan dengan pengamanan Kapolda Metro Jaya, Kapolda Banten, dan Pangdam bisa berkomunikasi sehingga kerawanan bisa kita antisipasi. Kita berharap kepada masyarakat bisa betul-betul dukung agar proses suara sampai real count jujur," ujar Tito.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menggelar evaluasi pelaksanaan pilkada. Yang dibahas, termasuk warga yang kehabisan surat suara pada Pilkada DKI. Para pemilih yang tak bisa memilih adalah pemilih tambahan yang tak terantisipasi lebih banyak dari alokasi surat suara yang dilebihkan di tiap tempat pemungutan suara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com