Antisipasi Kerawanan Pilkada Banten, Kapolri Minta Tingkatkan Koordinasi - Kompas.com

Antisipasi Kerawanan Pilkada Banten, Kapolri Minta Tingkatkan Koordinasi

Nibras Nada Nailufar
Kompas.com - 16/02/2017, 18:17 WIB
Nibras Nada Nailufar Kunjungan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ke Polrestro Tangerang terkait keamanan Pilkada Banten, Kamis (16/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian meminta agar koordinasi antar-instansi ditingkatkan terkait Pilkada Banten. Hal ini mengingat hasil penghitungan cepat suara oleh sejumlah lembaga survei menunjukkan kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten memiliki selisih tipis.

"Perlu ada koordinasi antara Polda Metro Jaya dengan Polda Banten, Pangdam Jaya dengan Danrem di Banten dalam rangka mengantisipasi kerawanan dalam hitungan suara sehingga semuanya aman, lancar, jujur, dan obyektif, kita sekaligus juga berkoordinasi antara otoritas di Banten," ujar Tito di Mapolrestro Tangerang Kota, Kamis (16/2/2017).

Tito mengatakan Banten memiliki kekhasan dalam otoritas keamanan. Secara administratif, Tangerang Selatan dan sebagian wilayah Tangerang masuk wilayah Banten, tetapi secara hukum kepolisian berada di bawah Polda Metro Jaya.

Adapun wilayah Banten administratif yang sudah bergabung ke Polda Banten meliputi Polres Lebak, Polres Pandeglang, Polres Serang, Polres Cilegon, Polres Serang Kota, dan Polresta Tangerang meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang. (Baca: "Mati-matian" Klaim Kemenangan di Pilkada Banten)

Sedangkan wilayah komando militernya, Tangerang Kabupaten, Tangerang Kota, dan Tangerang Selatan tergabung dalam Komando Distrik Militer (Kodim) Tangerang yang berada di bawah Kodam Jaya.

Adapun wilayah Banten lainnya masuk dalam Korem 064/Maulana Yusuf yang berada di bawah Kodam Siliwangi.

"Kita harapkan dengan pengamanan Kapolda Metro Jaya, Kapolda Banten, dan Pangdam bisa berkomunikasi sehingga kerawanan bisa kita antisipasi. Kita berharap kepada masyarakat bisa betul-betul dukung agar proses suara sampai real count jujur," ujar Tito.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menggelar evaluasi pelaksanaan pilkada. Yang dibahas, termasuk warga yang kehabisan surat suara pada Pilkada DKI. Para pemilih yang tak bisa memilih adalah pemilih tambahan yang tak terantisipasi lebih banyak dari alokasi surat suara yang dilebihkan di tiap tempat pemungutan suara.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisNibras Nada Nailufar
EditorFidel Ali
Komentar

Close Ads X