Ditemukan Ada Kesalahan Input Data di "Real Count" Pilkada DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan KawalPilkada yang merupakan relawan non-partisan menemukan sejumlah kesalahan dalam laman Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Penggagas KawalPilkada Khairul Anshar mengatakan, pihaknya membandingkan formulir C1 (hasil penghitungan suara) di laman Situng dengan foto formulir C1 plano yang diunggah relawan KawalPilkada di sekitar 4.000 TPS.

"Kami temukan selisih dan kejanggalan. Pertama, data masuk 100 persen, padahal datanya masih bolong-bolong. Jadi tidak konsisten," kata Khairul dalam sebuah diskusi di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2017).

Kesalahan kedua yakni ada angka yang nol. Khairul mengatakan, seharusnya information technology (IT) bisa mendeteksi hal tersebut menggunakan algoritma.

"Kemudian datanya 0, tapi angkanya ada. Scan C1-nya kosong, tapi angka perhitungannya ada. Dan ada C1 kosong tapi ada tanda tangannya," kata dia.

Khairul mengatakan, kesalahan-kesalahan tersebut harus diperbaiki. Salah satu caranya dengan mendampingkan hasil scan fomulir C1 dan data yang telah dimasukan. Dengan demikian, kedua angka tersebut bisa dilihat sama atau tidak.

Khairul juga menyarankan adanya perbedaan pekerjaan operator yang mengunggah formulir C1 dan yang memasukkan datanya.

"Antara gambar dan angka nantinya divalidasi oleh anggaplah admin. Nanti admin yang memvalidasi apakah data sama dengan gambar," kata Khairul.

Harus ada peringatan error message apabila formulir yang diunggah kosong. Dengan demikian, saat data 100 persen masuk, tidak ada satu pun data yang kosong.

"Jadi 100 persen itu tidak akan tercapai kalau ada TPS yang bermasalah," kata Khairul.

Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay mengakui adanya kekurangan-kekurangan tersebut. Hadar mengapresiasi proses unggah formulir C1 plano yang dilakukan relawan KawalPilkada sebagai kontrol untuk memastikan kualitas Pilkada berjalan dengan baik.

Namun, Hadar mengatakan, hasil Situng bukan hasil final penghitungan suara.

"Kami tidak akan pernah mengklaim ini hasil akhir karena ada kekurangan dan tidak ada dasar hukumnya. Hasil akhir itu dari pleno penyelenggaranya," kata Hadar dalam kesempatan yang sama.

Hadar mengungkapkan beberapa tujuan adanya Situng. Pertama, yakni untuk menjawab keingintahuan publik tentang hasil pilkada. Kedua, KPU ingin menunjukkan bahwa mereka bekerja secara transparan.

Selain itu, KPU meminta masyarakat untuk mengawasi kinerja KPU. Dengan demikian, masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan pilkada.

"Ini sebetulnya kekuatan besar. Jadi ada partisipasi, orang ikutan. Terakhir, ini bentuk pertanggungjawaban kami sebagai penyelenggara," kata Hadar.