JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan akan mengkaji ulang sejumlah usulan yang disampaikan saat laporan hasil reses DPRD DKI Jakarta.
Usulan itu disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang juga mengundang Pemprov DKI Jakarta, Kamis (9/3/2017).
Sumarsono menjelaskan, laporan yang mesti dikaji untuk dimasukkan ke dalam RAPBD 2017 di antaranya penolakan terhadap pembangunan pelabuhan di Kalibaru, Jakarta Utara.
Sumarsono menilai, akan cukup merepotkan jika pelabuhan tersebut harus dipindahkan sedangkan sudah ada kajian yang menyatakan bahwa kawasan itu cocok dijadikan kawasan pelabuhan.
Selain itu, ada juga penolakan proyek reklamasi yang dilaporkan yang harus dibahas lebih lanjut.
"Satu hal yang nampaknya perlu dibahas dan agak menyolok adalah penolakan masyarakat terkait reklamasi di kawasan pantai di Kelurahan Kalibaru, dan rencananya pembangunan pelabuhan di kawasan tersebut. Ini kan kalau pelabuhan ada studinya. Kalau pemindahan perlu dilihat kembali," ujar Sumarsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis sore.
Sumarsono mengatakan, selain dua masukan tersebut, tidak ada masukan yang berbeda dengan program kerja Pemprov DKI. Usulan permintaan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) misalnya, Pemprov DKI tahun ini akan membangun sebanyak 200 RPTRA.
Begitu juga dengan permintaan melanjutkan normalisasi Kali Krukut, Pesanggarahan, dan Ciliwung yang disebut masih terus berlanjut.
"Normalisasi yang sekarang baru selesai 40 persen, maka kalau terus digenjot bisa 100 persen dalam satu atau dua tahun ini. Kalau normalisasi tidak didukung, banjir akan terus. Kapan pun akan terus jadi masalah di Jakarta," ujar Sumarsono.
Masa reses DPRD DKI Jakarta dimulai pada 23 Januari hingga 30 Januari 2017. (Baca: Hasil Reses, DPRD Soroti Pembangunan RPTRA, Ganti Rugi Lahan, Reklamasi, hingga KJP)