Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Ada Jenazah yang Ditolak Disalatkan, Pemprov DKI Akan Kirim Ambulans

Kompas.com - 13/03/2017, 11:15 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan Pemprov DKI akan turun tangan jika ada penolakan untuk menyalatkan jenazah. Sumarsono mengatakan mereka akan mengirim ambulans untuk memindahkan jenazah tersebut.

"Kalau memang masjid di depannya menolak karena kepentingan tertentu, kami akan kirimkan ambulan untuk kirimkan jenazah itu ke masjid yang bisa menerima," ujar Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (13/3/2017).

Baca juga: Ahok Melayat ke Rumah Nenek Hindun

Pemprov DKI Jakarta juga sudah menurunkan spanduk-spanduk provokatif termasuk spanduk larangan menyalatkan jenazah itu. Sumarsono membantah bahwa penurunan spanduk baru dilakukan setelah kasus warga bernama Hindun di Setiabudi.

"Spanduk di tempat yang tidak pada tempatnya, berbau SARA dan meresahkan masyarakat, melanggar ketentraman dan ketertiban umum, langsung copot. Enggak usah nunggu ada kasus Bu Hindun atau tidak saya kira itu menjadi tugas dan kewenangan Satpol PP," ujar Sumarsono.

Sumarsono mengatakan proses penurunan spanduk itu juga dilakukan dengan langkah persuasif dengan melibatkan tokoh agama setempat. Sumarsono mengaku lega bahwa ternyata banyak masyarakat yang tidak setuju dengan spanduk tersebut. Hingga akhirnya masyarakat pun turun tangan untuk menurunkan spanduk tersebut.

"Jadi saya kira di masyarakat berbeda dan bahkan saya dengar pagi ini Pak Ahok berkunjung ke tempat Bu Hindun untuk silaturahim atau memberikan empati," kata Sumarsono. (Baca: Pemprov DKI Turunkan Spanduk Provokatif dan Larangan Menyalatkan Jenazah)

"Saya terima kasih kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat yang secara sadar mau menurunkan spanduk tersebut karena meresahkan Jakarta," ujar Sumarsono.

Kompas TV Tuaian protes terhadap masalah tersebut muncul usai sertijab yang dilakukan pekan lalu dari pelaksana tugas Sumarsono kepada Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemkot Jaksel Diminta Tindak Tegas Dua Restoran di Melawai yang Dianggap Sebabkan Kegaduhan

Pemkot Jaksel Diminta Tindak Tegas Dua Restoran di Melawai yang Dianggap Sebabkan Kegaduhan

Megapolitan
Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Sejumlah Jalan Jaksel Imbas Pembangunan Drainase

Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Sejumlah Jalan Jaksel Imbas Pembangunan Drainase

Megapolitan
Pemkot Jaksel Sidak Dua Restoran di Melawai yang Dikeluhkan Warga Sebabkan Parkir Liar

Pemkot Jaksel Sidak Dua Restoran di Melawai yang Dikeluhkan Warga Sebabkan Parkir Liar

Megapolitan
Senangnya Laim, Tak Perlu Lagi Timba Air 40 Liter di Sumur Tua Hutan Setiap Hari

Senangnya Laim, Tak Perlu Lagi Timba Air 40 Liter di Sumur Tua Hutan Setiap Hari

Megapolitan
Kesaksian Jemaat soal Perselisihan Penggunaan Gereja di Cawang yang Berujung Bentrok

Kesaksian Jemaat soal Perselisihan Penggunaan Gereja di Cawang yang Berujung Bentrok

Megapolitan
Terkait PPDB di Jakarta, Disdik DKI Diminta Evaluasi Kuota dan Jangkauan Jalur Zonasi

Terkait PPDB di Jakarta, Disdik DKI Diminta Evaluasi Kuota dan Jangkauan Jalur Zonasi

Megapolitan
PPDB 'Online' Diklaim Efektif Cegah Adanya 'Siswa Titipan'

PPDB "Online" Diklaim Efektif Cegah Adanya "Siswa Titipan"

Megapolitan
Putusan Bawaslu: Dharma Pongrekun-Kun Wardana Boleh Perbaiki Berkas Pencalonan Pilkada Jakarta

Putusan Bawaslu: Dharma Pongrekun-Kun Wardana Boleh Perbaiki Berkas Pencalonan Pilkada Jakarta

Megapolitan
Polisi Identifikasi Provokator Pembakar Panggung Konser Lentera Festival Tangerang

Polisi Identifikasi Provokator Pembakar Panggung Konser Lentera Festival Tangerang

Megapolitan
Kapolres Depok Bakal Razia Ponsel Anggotanya demi Cegah Judi Online

Kapolres Depok Bakal Razia Ponsel Anggotanya demi Cegah Judi Online

Megapolitan
Warga Melawai Keluhkan Kegaduhan Aktivitas Restoran dan Parkir Liar di Sekitar Permukiman

Warga Melawai Keluhkan Kegaduhan Aktivitas Restoran dan Parkir Liar di Sekitar Permukiman

Megapolitan
Tak Perlu Lagi ke Sumur Tua, Warga Desa Lermatang Akhirnya Bisa Merasakan Air Bersih Bantuan Kemensos

Tak Perlu Lagi ke Sumur Tua, Warga Desa Lermatang Akhirnya Bisa Merasakan Air Bersih Bantuan Kemensos

Megapolitan
Aksi Teatrikal Demo Tolak Tapera Aliansi BEM Bogor, Tampilkan Karikatur Jokowi dan Tabur Bunga

Aksi Teatrikal Demo Tolak Tapera Aliansi BEM Bogor, Tampilkan Karikatur Jokowi dan Tabur Bunga

Megapolitan
Aksi Dina Ukur Jarak Rumah ke SMA Depok Pakai Meteran, Terpaut 120 Meter tapi Anaknya Tak Lolos PPDB

Aksi Dina Ukur Jarak Rumah ke SMA Depok Pakai Meteran, Terpaut 120 Meter tapi Anaknya Tak Lolos PPDB

Megapolitan
PPDB Jalur Zonasi, Ketua Posko Wilayah 2 Jaksel: Calon Siswa Minimal Harus Tinggal 1 Tahun

PPDB Jalur Zonasi, Ketua Posko Wilayah 2 Jaksel: Calon Siswa Minimal Harus Tinggal 1 Tahun

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com