Ahok: Kalau Ada Intimidasi, Akan Ditindak secara Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, berterimakasih kepada jajaran aparat keamanan yang akan mengamankan jalannya pemungutan suara pada 19 April 2017. Menurut Ahok, aparat kepolisian maupun TNI akan menindak pihak-pihak yang berupaya mengintimidasi pemilih saat pemungutan suara.

"Siapapun yang melakukan intimidasi akan langsung ditindak. Kepolisian akan menindaklanjuti," kata Ahok, seusai acara deklarasi Pilkada Damai di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).

Ia mengapresiasi penyelenggaraan acara deklarasi Pilkada Damai. Acara itu dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan, Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi, serta calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga Sandiaga Uno.

Menurut Ahok, acara itu sekaligus untuk memberi jaminan kepada warga bahwa Jakarta dalam suasana kondusif.

"(Warga) tak perlu mengkhawatirkan isu macam-macam. Acara ini sangat kita apresiasi," kata Ahok.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi tindakan Polda Metro Jaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta yang mengeluarkan maklumat yang melarang adanya mobilisasi massa. Mobilisasi massa dilarang karena rawan intimidasi baik fisik maupun psikis kepada pemilih.

Ahok mengimbau warga untuk tak takut menggunakan hak pilihnya, karena TPS telah dijaga oleh aparat keamanan.

"Kalau sampai ada yang menganggu dan intimidasi, akan ditindak secara hukum," kata Ahok.

Warga luar DKI yang nekat datang ke TPS nanti, akan ditindak.

"Bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, maka Polri, TNI dan instansi terkait akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan di jalan dan akan diminta untuk kembali, dan bila sudah berada di Jakarta maka akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing," begitu tulisan dalam maklumat tersebut.

Maklumat itu dikeluarkan pada Senin ini, berdasarkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta. Mereka yang menandatangani maklumat itu adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan, Ketua KPU DKI Sumarno, dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti.

Baca juga: Ada Maklumat, Massa dari Luar Jakarta Dilarang Datangi TPS