Bawaslu Ingin Sembako yang Diamankan Jelang Pilkada Disumbangkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan, pihaknya akan meminta arahan dari pengadilan terkait barang bukti paket sembako yang diamankan pada masa tenang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Hal itu akan dilakukan apabila tidak ada pihak yang mengakui kepemilikan sembako tersebut.

"Itu nanti kami minta arahan pengadilan. Itu kalau enggak ada yang mengakui," ujar Mimah di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Selasa (25/4/2017).

Namun, apabila sembako yang diamankan diakui kepemilikannya, Bawaslu DKI Jakarta akan mengembalikan sembako tersebut kepada pemiliknya.

Salah satu paket sembako yang diketahui kepemilikannya yakni paket sembako di DPC PPP Jakarta Selatan.

"Kalau di Jakarta Selatan itu diakui punya mereka, tapi mereka bukan tim sukses karena itu acara istigasah, ya tetap harus dikembalikan," kata dia.

Baca: Temuan Paket Sembako Jelang Putaran Kedua Dinyatakan Bukan Tindak Pidana Pemilu

Mimah mengatakan, Bawaslu DKI Jakarta memiliki rencana untuk menyumbangkan paket sembako yang telah diamankan.

Namun, hal tersebut tetap akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pengadilan. Selain itu, Bawaslu DKI Jakarta juga menyarankan agar sembako yang pemiliknya diketahui juga tetap disumbangkan.

"Kalau yang punya itu ikhlas, mau dikasihkan ke anak yatim, itu mereka yang ngasih, kami hanya menyarankan," ucap Mimah.

Bawaslu DKI Jakarta sebelumnya menyatakan semua temuan paket sembako pada masa tenang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta tidak dinyatakan sebagai tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan politik uang.

Temuan-temuan sembako di banyak wilayah di DKI Jakarta itu tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilu karena Panwaslu melakukan tindakan pencegahan.

Baca: Musim Sembako adalah Sedekah dari Tim Ahok-Djarot kepada Anies-Sandi

Panwaslu berhasil mengamankan sembako-sembako tersebut sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Selain itu, temuan sembako itu juga tidak dinyatakan sebagai tindak pidana pemilu karena orang yang diduga akan membagikan sembako itu tidak menyebutkan dari mana asal sembako. Ada pula pengakuan bahwa sembako itu tidak berkaitan dengan Pilkada.