Pengamat Sosial: Tawuran Bisa Dipicu oleh Perilaku Elite Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus tawuran antar pemuda marak di Jakarta Timur dalam beberapa pekan terakhir. Yang terbaru terjadi di Jalan Dewi Sartika, Kampung Makasar, Cawang pada Minggu (21/5/2017) dini hari.

Peristiwa ini mengakibatkan tewasnya seseorang berinisial F (20) dan seorang lainnya yang mengalami luka-luka.

Pekan lalu, kejadian serupa juga terjadi di depan Pusat Grosir Cililitan (PGC), Kramat Jati. Tawuran tersebut melibatkan anggota geng motor bersenjata tajam dengan warga.

Pada peristiwa ini, polisi bahkan sampai sempat menembakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Pengamat sosial dari Universitas Nasional, Nia Elvina menilai maraknya kasus tawuran di Jakarta Timur merupakan bagian dari maraknya kasus tawuran di Jakarta secara keseluruhan.

Ia memandang akar permasalahan dari marak terjadinya tawuran terletak pada mulai terlepasnya nilai-nilai Pancasila dari kehidupan bermasyarakat, bahkan dimulai dari tingkat elite.

"Masyarakat kita ini masih kental dengan sistem patron-klien. Jadi perilaku elite Itu menjadi panutan dan diimitasi oleh masyarakat luas," kata Nia kepada Kompas.com, Senin (22/5/2017).

Menurut Nia, sikap elite politik yang belakangan ini dinilainya mulai sering mengedepankan tindakan koersif, seperti saling lapor melapor ataupun aksi gebrak meja saat sidang di parlemen turut berpengaruh ke maraknya aksi tawuran.

"Kekerasan walaupun dalam bentuk paling soft, maka pada level masyarakat luas, diadopsi menjadi perilaku tawuran atau kekerasan yang lain," ucap Nia.

Karena itu, Nia menilai sudah seharusnya nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan musyawarah digalakkan kembali, dimulai dari tingkat elite.

Ia meyakini langkah ini secara tidak langsung turut berperan dalam mencegah dan menimimalisir aksi-aksi kekerasa, seperti tawuran di masyarakat.

"Sistem politik kita harus dikembalikan kepada ruhnya. Ideologi yang diusung adalah Pancasila atau demokrasi Pancasila. Bukan seperti saat ini saya melihatnya justru demokrasi liberal yang kita kembangkan."

"Sistem pendidikan juga harus disandarkan pada ideologi Pancasila. Science atau sosial harus dikembangkan dengan basis itu. Bukan seperti sekarang Ini ideologi sistem pendidikan kita kulakan," papar Nia.

Maraknya kasus tawuran di Jakarta Timur sampai harus membuat kepolisian membentuk Satuan Gerak Cepat yang khusus menangani tawuran. Sejak dua minggu lalu, sekitar 45 personel Satuan Gerak Cepat ini bersiaga 24 jam. Mereka berpatroli mencegah terjadinya tawuran.

Baca: Remaja Janjian Tawuran lewat Media Sosial

Andry berencana menambah jumlah personel satuan ini. Selain itu, mereka juga mulai mengidentifikasi aksi liar geng motor dan kelompok tawuran di Jakarta Timur. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tawuran menjelang Ramadhan.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Andry Wibowo mengibaratkan satuan ini bekerja seperti pemadam kebakaran.

"Tugas mereka setiap ada indikasi atau terdeteksi tawuran, kita akan gerakkan tim itu seperti pemadam kebakaran. Untuk memadamkan awal sambil menunggu eskalasi di lapangan" kata Andry.

Baca: Kapolres: Mereka Sudah Salam-salaman, tetapi Masih Terjadi Tawuran