Sumarsono: APBD-P DKI 2017 Kewenangan Djarot untuk Realisasikan Janji

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2017 belum menjadi wewenang gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Menurut dia, APBD-P DKI 2017 masih kewenangan dari Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

"Terkait APBD-P DKI 2017, sekali lagi ini masih dalam dan jadi kewenangan Plt Gubernur DKI untuk menyelesaikan target sampai 15 Oktober, janji politik kepada rakyat harus diselesaikan," ujar Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/5/2017).

(Baca juga: Jumlah Petugas PPSU Akan Dievaluasi Setelah Program Anies-Sandi Berjalan)

Masa jabatan Djarot akan berakhir pada 15 Oktober 2017. Laporan penggunaan anggaran terakhir ditutup pada pertengahan Desember 2017.

Oleh karena itu, Anies dan Sandiaga akan menjabat selama 2 bulan pada tahun 2017. Kendati demikian, menurut Sumarsono, dimungkinkan untuk dimasukan hal yang menjadi perhatian Anies-Sandiaga pada APBD-P 2017.

"Jadi dua bulan ini ketika Pak Djarot meninggalkan tugas sebagai gubernur DKI, 2 bulan Anies-Sandi ngapain? Ini kan jadi pertanyaan. Karena itu untuk 2 bulan, dimungkinkan dalam APBD-P dimasukan concern daripada Pak Anies dan Pak Sandi sebagai pasangan gubernur wagub," ujar Sumarsono.

(Baca juga: Cara Tim Anies-Sandi Duetkan KJP Plus dan KIP, "Review" Pergub Ahok)

Oleh karena itu, masih tersisa anggaran untuk digunakan selama 2 bulan saat Anies-Sandi menjabat selama 2017.

Namun, kata Sumarsono, Anies-Sandi tidak bisa melakukan pengerjaan fisik seperti pembangunan rusun selama 2 bulan itu. Sebab, pengerjaan fisik semacam itu tidak akan selesai dalam waktu 2 bulan.

"Apa kegiatan itu? Silakan diolah dalam APBD-P, bisa saja bikin workshop persiapan perubahan perda, finalisasi RPJMD, itu boleh. Intinya yang kegiatan fisik tolong dihindari," ujar Sumarsono.