Sandi: Walau Rotasi Itu Tak Lazim, Jangan Suudzon dengan Pak Djarot

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai rotasi PNS yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak lazim. Meski demikian, Sandiaga tahu bahwa Djarot diperbolehkan melakukan itu selama mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri.

Sandiaga tidak mau berburuk sangka dan meyakini tindakan Djarot untuk kebaikan warga Jakarta.

"Walaupun tidak lazim karena (masa jabatan) di bawah 6 bulan, tapi karena niatnya untuk mempercepat kinerja SKPD dalam melayani masyarakat, ya kita jangan suudzon (berburuk sangka) dulu," ujar Sandiaga di RPTRA Nusantara, Ulujami, Jakarta Selatan, Sabtu (15/7/2017).

Baca: Rotasi Pejabat DKI, Djarot Harap Bisa Bentuk Tim yang Luar Biasa

Sandiaga mengatakan niat Djarot pasti untuk melayani warga Jakarta dengan baik. Dia berharap langkah Djarot tepat dan bermanfaat untuk masyarakat. Sandiaga juga berharap pejabat pilihan Djarot benar-benar dipilih karena memiliki kinerja yang bagus.

"Lebih baik kita beri kesempatan kepada Pak Djarot untuk bekerja dan membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka memang dipilih karena kinerjanya baik," ujar Sandiaga.

Djarot melantik 221 pejabat eselon II, III, dan IV di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis lalu. Rincian pejabat yang resmi dilantik adalah 18 pejabat eselon II, 58 pejabat eselon III, dan 145 pejabat eselon IV. Rotasi yang dilakukan Djarot kemarin merupakan upayanya menyelesaikan masa jabatan dengan baik. Djarot hanya akan menjabat hingga Oktober 2017.

Djarot berharap susunan pejabat DKI yang dilantik bisa membuat pekerjaan selesai lebih cepat. Dia harap jajaran yang baru bisa menjadi tim yang luar biasa sampai masa jabatannya berakhir.

"Kami mengusulkan pejabat yang harus bekerja luar biasa mengingat waktunya sangat singkat sampai Oktober untuk menuntaskan berbagai macam pekerjaan rumah. Kita harapkan bentuk tim yang tidak biasa tapi luar biasa," kata Djarot.