Kadis UMKM: Tenda PKL Berlogo Pemprov DKI Tanpa SK Walikota, Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Koperasi, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan Perdagangan DKI Jakarta, Irwandi, mengatakan meski berlogo Pemprov DKI, tenda-tenda pedagang kaki lima (PKL) tanpa SK Wali Kota dianggap ilegal.

"Ilegal itu. Itu kan kami udah ngelarang, kalau enggak ada SK (Surat Keputusan) Wali Kota soal loksem (lokasi sementara), tidak boleh," kata Irwandi kepada Kompas.com, Kamis (20/7/2017).

Baca juga: Berdiri di Atas Trotoar, 170 Tenda PKL Berlogo Pemprov DKI Ditertibkan

Ia mengatakan, pihaknya sudah mengetahui rencana penertiban 170 tenda PKL di jalan Krendang Utara, Tambora, Jakarta Barat berlogo Pemprov DKI Jakarta oleh petugas gabungan pada Rabu kemarin.

"Pembuatan tenda itu cuma bisa-bisanya koordinator pedagang aja. Makanya waktu ditertibkan Satpol PP Tambora kemarin ya saya diam aja, emang ilegal kok," kata dia.

Ia mengatakan, pihaknya sebenarnya telah mengingatkan para PKL di Jakarta agar tak melakukan tindakan semacam itu. Menurut dia, jika pembuatan tenda itu tetap dilakukan tanpa persetujuan dari pemerintah setempat, pedagang sendirilah yang akan dirugikan.

"Kan nanti pada akhirnya akan terjadi pungutan kepada pedagang, beli tenda, memang iya beli tenda, tapi dari dia sendiri bukan dari kami, tidak resmi dan mengganggu ketertiban," kata dia.

Jika para PKL yang tergabung dalam paguyuban pedagang telah mendapat SK loksem dari Wali Kota, mereka akan diberikan berbagai kemudahan.

"Nanti akan ditata tempatnya, lalu selain dari swadaya, tenda juga bisa didapat dari program CSR seperti yang ada di Kramat dan Duren Kalibata. Kami juga akan melakukan pembinaan," kata dia.

Selain menertibkan 170 tenda, Satpol PP Kecamatan Tambora yang bekerjasama dengan anggota polisi, TNI dan Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) juga menertibkan 6 unit gerobak PKL, 1 pompa air, 1 terpal PKL, 35 lapak PKL dan 33 buah bangku kayu.

Kasatpol PP Kecamatan Tambora, Ivand Adilyan Anugrah mengatakan, sebelum melakukan penertiban pemerintah setempat telah menyarankan para pedagang untuk sementara waktu menerapkan sistem bongkar pasang tenda agar di jam-jam kerja tidak mengganggu pejalan kaki yang hendak melintas.

"Jadi enggak dari pagi dipasang. Misal mau buka jam 18.00 WIB, ya bisa loading barang dari jam 17.00 WIB. Namun ternyata belum dilakukan, jadi kami tertibkan," kata dia.