JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana tetap meyakini tidak ada preman di Tanah Abang. Meskipun, lembaga Ombudsman RI pernah menemukan adanya pungli pedagang kaki lima (PKL) ke personel Satpol PP melalui perantara preman.
"Iya Ombudsman ini siapa? Ayo dong sama-sama investigasi (keberadaan preman di Tanah Abang)," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).
"Mau apa kek, kan kita perlu bukti siapa nama premannya," kata Lulung lagi.
Lulung pun meminta ada kesepakatan terlebih dahulu tentang orang yang disebut preman. Sebab, biasanya yang disebut preman justru kepala kelompok pedagang di sana yang mengurus kebutuhan pedagang.
Baca juga : Temuan Ombudsman, Preman Tanah Abang Dekat dengan Satpol PP
Menurut Lulung, orang tersebut tidak masuk dalam kategori preman.
"Pedagang punya kewajiban tertib enggak? Punya dong. Harus ada kepalanya enggak? Harus dong, kepala kelompok pedagang namanya. Punya kewajiban bersih enggak? Punya dong. Siapa petugasnya? Pedagang? enggak bakal," kata Lulung.
Baca juga : Dugaan Pungli oleh Satpol PP DKI dari Hasil Temuan Ombudsman...
Lulung mengatakan, semua hal itu diurus oleh warga setempat yang dia sebut dengan nama "anak lingkungan".
Menurut dia, anak lingkungan berbeda dengan preman yang biasa memeras.
"Kalau preman, yakin, aku yakin anak lingkungan marah. Pasti anak lingkungan dulu yang laporin ke polisi, pasti," ujar Lulung.
Baca juga : Lulung: Enggak Ada Preman di Tanah Abang!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.