Sandi Akan Tetap Tampung Masukan Buruh soal UMP 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 1 November 2017 telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2018 menjadi Rp 3.648.035. Tahun lalu UMP DKI  sebesar Rp 3.355.750.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan tetap menampung masukan dari buruh yang tak setuju dengan besaran UMP 2018.

"Tentunya kami terima masukan dari teman-teman serikat pekerja, ini kawan-kawan kita, mitra," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (9/11/2017).

Tak hanya masukan dari buruh, Sandi juga akan mendengarkan masukan dari para pengusaha. Tujuannya untuk menciptakan hubungan industrial yang sehat antara pengusaha dan buruh.

Baca juga : Demo di Balai Kota, Buruh Merasa Jadi Komoditas Politik Anies-Sandi

Meski begitu, Sandi tidak menjelaskan secara gamblang apakah masukan-masukan yang diterimanya itu dapat mengubah keputusan soal penetapan UMP.

"Kami sudah mengambil keputusannya, dan sekarang kami tampung semua masukannya. Kami terus berkoordinasi dan kami ingin mendengar semua masukan dari teman-teman, dari dunia usaha, serikat pekerja, juga daripara ahli, akademisi, juga dari pemerintah pusat," kata Sandi.

Hari ini, massa buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta berdemo di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak UMP DKI Jakarta 2018 yang telah ditetapkan Anies.

Baca juga : Buruh Ancam Gugat UMP DKI 2018 ke PTUN

Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI DKI Jakarta Dwi Harto mengatakan, mereka kini merasa hanya menjadi komoditas politik Anies dan Sandi. Alasannya, Anies-Sandi telah mengingkari kontrak politik soal penetapan UMP yang ditandatangani bersama buruh pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Kami katakan hanya dijadikan alat komoditas karena dia (Anies-Sandi) gunakan suara kami hanya untuk kepentingan beliau memenangkan Pilkada DKI tahun 2017," ujar Dwi.