Demo di Balai Kota, Buruh Merasa Jadi Komoditas Politik Anies-Sandi

Kompas.com - 09/11/2017, 16:14 WIB
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta berdemo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIMassa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta berdemo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta berdemo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11/2017). Mereka menolak upah minimum provinsi  DKI Jakarta 2018 yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Koordinator Wilayah  KSBSI DKI Jakarta Dwi Harto mengatakan, mereka merasa hanya menjadi komoditas politik Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

"Kami katakan hanya dijadikan alat komoditas karena dia (Anies-Sandi) gunakan suara kami hanya untuk kepentingan beliau memenangkan Pilkada DKI 2017," ujar Dwi.

Menurut Dwi, Anies-Sandi pernah menandatangani janji politik dengan buruh pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Kontrak itu disebut berisi janji Anies-Sandi yang akan menetapkan UMP di atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.


Baca juga: Buruh Ancam Cabut Dukungan untuk Anies-Sandi

"Dia tidak menepati kontrak politiknya, artinya dia mengkhianati harapan buruh DKI Jakarta untuk mengubah kehidupan, khususnya buruh DKI Jakarta mendapatkan upah yang layak," kata Dwi.

Mereka menuntut Anies merevisi UMP yang telah ditetapkan. Dwi menyebut aksi hari ini merupakan aksi pemanasan. Pada Jumat (10/11/2017) besok, mereka akan kembali menggelar aksi di Balai Kota.

Anies telah menetapkan UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp Rp 3.648.035. Pemprov DKI Jakarta mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan beberapa undang-undang lainnya yang menjadi acuan.

"Kami menetapkan bahwa UMP di Jakarta untuk 2018 sebesar Rp 3.648.035," kata Anies pada 1 November 2017.

Baca juga: Anies Teken UMP DKI 2018 Rp 3,648 Juta

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral Toko Kue di Depok Tolak Tulis Ucapan 'Happy Birthday', Ini Kata Pegawainya

Viral Toko Kue di Depok Tolak Tulis Ucapan 'Happy Birthday', Ini Kata Pegawainya

Megapolitan
Hadapi Pasien ODGJ, Direktur RSJ Grogol: Sekalipun Dipukul, Kita Tidak Bisa Memukul Balik

Hadapi Pasien ODGJ, Direktur RSJ Grogol: Sekalipun Dipukul, Kita Tidak Bisa Memukul Balik

Megapolitan
Tutup Perayaan 25 Tahun Sister City Jakarta-Berlin, Pemprov Gelar Konser Orkestra Mini

Tutup Perayaan 25 Tahun Sister City Jakarta-Berlin, Pemprov Gelar Konser Orkestra Mini

Megapolitan
Dua Bus Transjakarta Terlibat Kecelakaan di Halte Wali Kota Jakarta Timur

Dua Bus Transjakarta Terlibat Kecelakaan di Halte Wali Kota Jakarta Timur

Megapolitan
Direktur RSJ Soeharto Heerdjan Pastikan Pasiennya Kabur Bukan karena Tunggak Tagihan

Direktur RSJ Soeharto Heerdjan Pastikan Pasiennya Kabur Bukan karena Tunggak Tagihan

Megapolitan
Ingin Lulus dan Dapat SIM? Ini Bocoran Uji Praktik dengan Sistem E-Drives

Ingin Lulus dan Dapat SIM? Ini Bocoran Uji Praktik dengan Sistem E-Drives

Megapolitan
Gempa di Kabupaten Bekasi, BPBD Pastikan Tak Ada Korban Jiwa Maupun Bangunan Rusak

Gempa di Kabupaten Bekasi, BPBD Pastikan Tak Ada Korban Jiwa Maupun Bangunan Rusak

Megapolitan
Apartemen di Jakarta Pusat Banyak Menunggak PBB

Apartemen di Jakarta Pusat Banyak Menunggak PBB

Megapolitan
Fraksi PSI Sebut Anggaran Dishub Rp 68 M untuk Pembangunan LRT Berpotensi Langgar Aturan

Fraksi PSI Sebut Anggaran Dishub Rp 68 M untuk Pembangunan LRT Berpotensi Langgar Aturan

Megapolitan
Disdik DKI Akan Kembali Ajukan Anggaran Pembangunan Sekolah Berasrama SMK 74 pada 2021

Disdik DKI Akan Kembali Ajukan Anggaran Pembangunan Sekolah Berasrama SMK 74 pada 2021

Megapolitan
Pasien yang Kabur dari RSJ Soeharto Heerdjan Diduga Mengalami Halusinasi

Pasien yang Kabur dari RSJ Soeharto Heerdjan Diduga Mengalami Halusinasi

Megapolitan
Bina Marga Akui Dapat Surat Penolakan Terkait Pembangunan Trotoar Kemang

Bina Marga Akui Dapat Surat Penolakan Terkait Pembangunan Trotoar Kemang

Megapolitan
Polisi Sebut yang Ditangkap di Kawasan Sarinah Bukan Mahasiswa, tetapi Perusuh

Polisi Sebut yang Ditangkap di Kawasan Sarinah Bukan Mahasiswa, tetapi Perusuh

Megapolitan
2 Oknum TNI Ditangkap atas Kasus Penyalahgunaan Narkoba

2 Oknum TNI Ditangkap atas Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
Mahasiswa Berlarian ke Sarinah, Saksi Sebut Mereka Sempat Blokade Jalan Sebelum Ditangkap

Mahasiswa Berlarian ke Sarinah, Saksi Sebut Mereka Sempat Blokade Jalan Sebelum Ditangkap

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X