Buruh Ancam Gugat UMP DKI 2018 ke PTUN

Kompas.com - 09/11/2017, 17:24 WIB
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta berdemo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIMassa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta berdemo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta akan menggugat upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak merevisinya.

Oleh karena itu, Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI DKI Jakarta Dwi Harto meminta Anies merevisi UMP yang telah ditetapkan.

"Kalau beliau (Anies) tidak bisa merevisi ( UMP DKI 2018), tentunya akan menjadi perlawanan-perlawanan. Kami akan melakukan gugatan ke PTUN," ujar Dwi, saat berorasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Dwi mengatakan, buruh juga pernah melakukan gugatan yang sama saat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menetapkan UMP 2017. Menurut Dwi, saat itu buruh memenangkan gugatan tersebut.

Baca juga : Demo di Balai Kota, Buruh Merasa Jadi Komoditas Politik Anies-Sandi

"UMP 2017 yang ditetapkan Pak Ahok, kami lakukan gugatan itu dan kalah pihak Pemprov, artinya (UMP) harus direvisi. Mengacu dari situ, kami menginginkan beliau (Anies) agar ketika mengeluarkan pergub tidak cacat hukum lagi," kata Dwi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menemui buruh yang demo di depan Balai Kota DKI Jakarta dengan berbicara di atas mobil komando, Selasa (31/10/2017) sore.KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menemui buruh yang demo di depan Balai Kota DKI Jakarta dengan berbicara di atas mobil komando, Selasa (31/10/2017) sore.
Menurut Dwi, ada tiga komponen yang harus diperhatikan dalam menetapkan UMP, yakni angka kebutuhan hidup layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi.

Hal itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Baca juga : Sandiaga: Komitmen Kami untuk Kesejahteraan Buruh All Out

"Kemarin Dewan Pengupahan melakukan survei dan menemukan angka KHL, tapi tidak digunakan. Dia hanya menggunakan formula PP 78 yang sebesar 8,71 persen," kata Dwi.

KSBSI DKI Jakarta akan kembali menggelar aksi di Balai Kota, Jumat (10/11/2017).

Anies sebelumnya menetapkan UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp Rp 3.648.035. Pemprov DKI Jakarta mengikuti PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan beberapa undang-undang lainnya yang menjadi acuan.

Baca juga : Buruh Minta Anies-Sandi Berani Revisi UMP



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Megapolitan
Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Megapolitan
Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Megapolitan
Debat Pilkada Depok Memanas, Afifah Merasa Dilecehkan oleh Imam Budi Hartono

Debat Pilkada Depok Memanas, Afifah Merasa Dilecehkan oleh Imam Budi Hartono

Megapolitan
Afifah Sindir Hasil 15 Tahun PKS Berkuasa di Depok, Imam: Jawabnya Terlalu Jauh

Afifah Sindir Hasil 15 Tahun PKS Berkuasa di Depok, Imam: Jawabnya Terlalu Jauh

Megapolitan
Debat Pilkada Depok, Imam dan Pradi Malah Saling Tuduh soal Singkatan

Debat Pilkada Depok, Imam dan Pradi Malah Saling Tuduh soal Singkatan

Megapolitan
Imam Mengaku 20 Tahun Bekerja untuk Depok, Afifah: Yang Terjadi Kita Jauh Tertinggal

Imam Mengaku 20 Tahun Bekerja untuk Depok, Afifah: Yang Terjadi Kita Jauh Tertinggal

Megapolitan
UPDATE 4 Desember: Pasien Covid-19 di Tangerang Kota Tembus 402, Terbanyak dari Karawaci

UPDATE 4 Desember: Pasien Covid-19 di Tangerang Kota Tembus 402, Terbanyak dari Karawaci

Megapolitan
Jelang Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Mengaku Dapat Wejangan dari Ma'ruf Amin

Jelang Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Mengaku Dapat Wejangan dari Ma'ruf Amin

Megapolitan
Debat Pilkada Depok, Pradi Salah Sebut Nomor Urut Sendiri

Debat Pilkada Depok, Pradi Salah Sebut Nomor Urut Sendiri

Megapolitan
TPU Pondok Ranggon Penuh, Pemakaman Jenazah Covid-19 di TPU Tegal Alur Naik Dua Kali Lipat

TPU Pondok Ranggon Penuh, Pemakaman Jenazah Covid-19 di TPU Tegal Alur Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
30 Guru dan Karyawan Positif Covid-19, MAN 22 Baru Adakan Sekolah Tatap Muka Februari 2021

30 Guru dan Karyawan Positif Covid-19, MAN 22 Baru Adakan Sekolah Tatap Muka Februari 2021

Megapolitan
Idris Bantah jika Depok Disebut Kota Intoleran

Idris Bantah jika Depok Disebut Kota Intoleran

Megapolitan
Debat Pilkada Depok, Pradi: Lembaga Banyak Dikuasai Kelompok Pak Idris

Debat Pilkada Depok, Pradi: Lembaga Banyak Dikuasai Kelompok Pak Idris

Megapolitan
Persiapan TPU Rorotan untuk Jenazah Pasien Covid-19 Sudah Capai 70 Persen

Persiapan TPU Rorotan untuk Jenazah Pasien Covid-19 Sudah Capai 70 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X