Kompas.com - 09/11/2017, 17:24 WIB
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta berdemo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIMassa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta berdemo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta akan menggugat upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak merevisinya.

Oleh karena itu, Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI DKI Jakarta Dwi Harto meminta Anies merevisi UMP yang telah ditetapkan.

"Kalau beliau (Anies) tidak bisa merevisi (UMP DKI 2018), tentunya akan menjadi perlawanan-perlawanan. Kami akan melakukan gugatan ke PTUN," ujar Dwi, saat berorasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Dwi mengatakan, buruh juga pernah melakukan gugatan yang sama saat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menetapkan UMP 2017. Menurut Dwi, saat itu buruh memenangkan gugatan tersebut.

Baca juga : Demo di Balai Kota, Buruh Merasa Jadi Komoditas Politik Anies-Sandi

"UMP 2017 yang ditetapkan Pak Ahok, kami lakukan gugatan itu dan kalah pihak Pemprov, artinya (UMP) harus direvisi. Mengacu dari situ, kami menginginkan beliau (Anies) agar ketika mengeluarkan pergub tidak cacat hukum lagi," kata Dwi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menemui buruh yang demo di depan Balai Kota DKI Jakarta dengan berbicara di atas mobil komando, Selasa (31/10/2017) sore.KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menemui buruh yang demo di depan Balai Kota DKI Jakarta dengan berbicara di atas mobil komando, Selasa (31/10/2017) sore.
Menurut Dwi, ada tiga komponen yang harus diperhatikan dalam menetapkan UMP, yakni angka kebutuhan hidup layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi.

Hal itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Baca juga : Sandiaga: Komitmen Kami untuk Kesejahteraan Buruh All Out

"Kemarin Dewan Pengupahan melakukan survei dan menemukan angka KHL, tapi tidak digunakan. Dia hanya menggunakan formula PP 78 yang sebesar 8,71 persen," kata Dwi.

KSBSI DKI Jakarta akan kembali menggelar aksi di Balai Kota, Jumat (10/11/2017).

Anies sebelumnya menetapkan UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp Rp 3.648.035. Pemprov DKI Jakarta mengikuti PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan beberapa undang-undang lainnya yang menjadi acuan.

Baca juga : Buruh Minta Anies-Sandi Berani Revisi UMP

Kompas TV Sejumlah rencana disiapkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyikapi penetapan upah minimum Provinsi Jakarta dan daerah lainnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Alur untuk Dapatkan Vaksinasi Booster Covid-19...

Begini Alur untuk Dapatkan Vaksinasi Booster Covid-19...

Megapolitan
Bruder Angelo Tak Mengaku Bersalah, Divonis 14 Tahun Penjara lalu Ajukan Banding

Bruder Angelo Tak Mengaku Bersalah, Divonis 14 Tahun Penjara lalu Ajukan Banding

Megapolitan
Mengenal Apa Itu Check Sound, Kegiatan yang Digelar Jakpro bersama Musisi di JIS...

Mengenal Apa Itu Check Sound, Kegiatan yang Digelar Jakpro bersama Musisi di JIS...

Megapolitan
Mahasiswa UI Tertabrak KRL di Pocin, Petugas: Sudah Diteriaki 'Awas Ada Kereta', Dia Enggak Dengar

Mahasiswa UI Tertabrak KRL di Pocin, Petugas: Sudah Diteriaki "Awas Ada Kereta", Dia Enggak Dengar

Megapolitan
Begini Cara Cek Tiket Vaksin 'Booster' lewat Aplikasi PeduliLindungi...

Begini Cara Cek Tiket Vaksin "Booster" lewat Aplikasi PeduliLindungi...

Megapolitan
UPDATE: Kasus Omicron di DKI Jakarta Tembus Angka 1.000

UPDATE: Kasus Omicron di DKI Jakarta Tembus Angka 1.000

Megapolitan
Kala Pedagang Roti Jatuh Bangun Pertahankan Motor dari Serangan Remaja Pelaku Begal

Kala Pedagang Roti Jatuh Bangun Pertahankan Motor dari Serangan Remaja Pelaku Begal

Megapolitan
Teka-teki Kasus Suami Bunuh Istrinya Usai Berhubungan Badan di Duren Sawit

Teka-teki Kasus Suami Bunuh Istrinya Usai Berhubungan Badan di Duren Sawit

Megapolitan
Berikut Pernyataan Para Saksi dalam Sidang Ketiga Dokter Hamil Pembakar Bengkel di Cibodas

Berikut Pernyataan Para Saksi dalam Sidang Ketiga Dokter Hamil Pembakar Bengkel di Cibodas

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Siang dan Malam

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Siang dan Malam

Megapolitan
UPDATE 20 Januari: Tambah 101 Kasus di Kota Tangerang, 384 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 20 Januari: Tambah 101 Kasus di Kota Tangerang, 384 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Banjir Jakarta Tak Semanis Klaim Anies | Nasib Ayu Thalia yang Kini Jadi Tersangka

[POPULER JABODETABEK] Banjir Jakarta Tak Semanis Klaim Anies | Nasib Ayu Thalia yang Kini Jadi Tersangka

Megapolitan
Temukan Puluhan Kilogram Kulit Kabel di Kemayoran, Petugas Binamarga: Kayak Zaman Ahok Dulu

Temukan Puluhan Kilogram Kulit Kabel di Kemayoran, Petugas Binamarga: Kayak Zaman Ahok Dulu

Megapolitan
Sekretaris Camat Benda: Kata Warga, Sebelum Ada Tol JORR II, Banjir Tidak Separah Ini

Sekretaris Camat Benda: Kata Warga, Sebelum Ada Tol JORR II, Banjir Tidak Separah Ini

Megapolitan
Situasi Wisma Atlet Makin Parah, Ruang Isolasi hingga Nakes Ditambah

Situasi Wisma Atlet Makin Parah, Ruang Isolasi hingga Nakes Ditambah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.