Buruh Ancam Gugat UMP DKI 2018 ke PTUN

Kompas.com - 09/11/2017, 17:24 WIB
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta berdemo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIMassa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta berdemo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta akan menggugat upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak merevisinya.

Oleh karena itu, Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI DKI Jakarta Dwi Harto meminta Anies merevisi UMP yang telah ditetapkan.

"Kalau beliau (Anies) tidak bisa merevisi ( UMP DKI 2018), tentunya akan menjadi perlawanan-perlawanan. Kami akan melakukan gugatan ke PTUN," ujar Dwi, saat berorasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Dwi mengatakan, buruh juga pernah melakukan gugatan yang sama saat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menetapkan UMP 2017. Menurut Dwi, saat itu buruh memenangkan gugatan tersebut.

Baca juga : Demo di Balai Kota, Buruh Merasa Jadi Komoditas Politik Anies-Sandi

"UMP 2017 yang ditetapkan Pak Ahok, kami lakukan gugatan itu dan kalah pihak Pemprov, artinya (UMP) harus direvisi. Mengacu dari situ, kami menginginkan beliau (Anies) agar ketika mengeluarkan pergub tidak cacat hukum lagi," kata Dwi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menemui buruh yang demo di depan Balai Kota DKI Jakarta dengan berbicara di atas mobil komando, Selasa (31/10/2017) sore.KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menemui buruh yang demo di depan Balai Kota DKI Jakarta dengan berbicara di atas mobil komando, Selasa (31/10/2017) sore.
Menurut Dwi, ada tiga komponen yang harus diperhatikan dalam menetapkan UMP, yakni angka kebutuhan hidup layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi.

Hal itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Baca juga : Sandiaga: Komitmen Kami untuk Kesejahteraan Buruh All Out

"Kemarin Dewan Pengupahan melakukan survei dan menemukan angka KHL, tapi tidak digunakan. Dia hanya menggunakan formula PP 78 yang sebesar 8,71 persen," kata Dwi.

KSBSI DKI Jakarta akan kembali menggelar aksi di Balai Kota, Jumat (10/11/2017).

Anies sebelumnya menetapkan UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp Rp 3.648.035. Pemprov DKI Jakarta mengikuti PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan beberapa undang-undang lainnya yang menjadi acuan.

Baca juga : Buruh Minta Anies-Sandi Berani Revisi UMP



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Jadwalkan Olah TKP Kasus Video Syur Gisel dan Nobu Pekan Depan

Polisi Jadwalkan Olah TKP Kasus Video Syur Gisel dan Nobu Pekan Depan

Megapolitan
PMI Kota Bekasi Punya 1 Alat Pengambilan Plasma Konvalesen, tapi Belum Buka Layanan

PMI Kota Bekasi Punya 1 Alat Pengambilan Plasma Konvalesen, tapi Belum Buka Layanan

Megapolitan
Wali Kota: 35 Persen Wilayah Jakbar Dataran Rendah, Pasti Ada Genangan Saat Musim Hujan

Wali Kota: 35 Persen Wilayah Jakbar Dataran Rendah, Pasti Ada Genangan Saat Musim Hujan

Megapolitan
Kronologi Terbongkarnya Prostitusi Anak di Bawah Umur di Sunter

Kronologi Terbongkarnya Prostitusi Anak di Bawah Umur di Sunter

Megapolitan
Video Viral Tawuran di Rel Kereta Api di Tanjung Priok, Berawal dari Masalah Parkir

Video Viral Tawuran di Rel Kereta Api di Tanjung Priok, Berawal dari Masalah Parkir

Megapolitan
Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Pulangkan 31 WNA yang Tak Penuhi Syarat Masuk Indonesia

Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Pulangkan 31 WNA yang Tak Penuhi Syarat Masuk Indonesia

Megapolitan
Duduk Perkara Kisruh di Gerindra, Berawal Kritikan Ali Lubis Desak Anies Baswedan Mundur...

Duduk Perkara Kisruh di Gerindra, Berawal Kritikan Ali Lubis Desak Anies Baswedan Mundur...

Megapolitan
Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta: 153 WNA yang Masuk ke Indonesia Punya Izin Tinggal

Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta: 153 WNA yang Masuk ke Indonesia Punya Izin Tinggal

Megapolitan
Pembangunan Embung Semanan dan Tegal Alur Sudah Capai 95 Persen

Pembangunan Embung Semanan dan Tegal Alur Sudah Capai 95 Persen

Megapolitan
Alat Berat Diterjunkan untuk Bersihkan Sampah di Kali Baru Cimanggis

Alat Berat Diterjunkan untuk Bersihkan Sampah di Kali Baru Cimanggis

Megapolitan
Polisi Tembak 4 Pencuri Motor di Tangerang Raya yang Sudah Beraksi 2 Tahun

Polisi Tembak 4 Pencuri Motor di Tangerang Raya yang Sudah Beraksi 2 Tahun

Megapolitan
Prostitusi Anak, Muncikari Mengaku Dapat Rp 1,2 Juta

Prostitusi Anak, Muncikari Mengaku Dapat Rp 1,2 Juta

Megapolitan
Buron 3 Bulan, Seorang Pelaku yang Nyaris Begal Perwira Marinir Saat Bersepeda Ditangkap

Buron 3 Bulan, Seorang Pelaku yang Nyaris Begal Perwira Marinir Saat Bersepeda Ditangkap

Megapolitan
Polisi Tembak Kapten Perampok Minimarket di Ciputat

Polisi Tembak Kapten Perampok Minimarket di Ciputat

Megapolitan
1.434 Pasien Covid-19 Dirawat di RS Rujukan Kota Bekasi, Mayoritas Ber-KTP Luar Daerah

1.434 Pasien Covid-19 Dirawat di RS Rujukan Kota Bekasi, Mayoritas Ber-KTP Luar Daerah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X