Ditolak Kemendagri, Lurah hingga Wali Kota Tak Dapat Dana Operasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan DKI Jakarta Bambang Sugiyono mengatakan tunjangan operasional untuk lurah, camat, dan wali kota tak jadi dianggarkan untuk tahun 2018. Sebab, anggaran itu tidak sesuai dengan aturan Kementerian Dalam Negeri.

"Kelihatannya soal dana operasional itu, menurut aturan Kemendagri itu kurang sepakat," kata Bambang di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (17/11/2017).

Bambang mengatakan dana operasional hanya bisa diberikan untuk gubernur dan wakil gubernur saja. Dana operasional tidak bisa diberikan untuk wali kota, camat, atau lurah.

"Jadi enggak masuk ke anggaran 2018," ujar Bambang.

Baca juga : 2018, PNS DKI Dapat Tunjangan Operasional jika...

KOMPAS.com/JESSI CARINA Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan DKI Jakarta Bambang Sugiyono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Awalnya, tingkat kelurahan akan mendapat biaya operasional sebesar Rp 15 juta per bulan, tingkat kecamatan sebesar Rp 20 juta per bulan, tingkat pemerintah kota sebesar Rp 50 juta per bulan, dan tingkat pemerintah kabupaten sebesar Rp 30 juta per bulan. Bambang yakin DPRD DKI akan mengerti masalah aturan Kemendagri yang belum mengizinkan anggaran ini.

"Kemendagri enggak boleh jadi nggak bisa. DPRD DKI Jakarta kan dibawah koordinasi Kemendagri, pasti memahami," kata Bambang.