Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BKD DKI Bantah Gaji Tim Gubernur Era Ahok Bersumber dari Swasta

Kompas.com - 22/11/2017, 13:53 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan, tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) selalu digaji menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), termasuk pada era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Agus membantah TGUPP pernah dibiayai dana perusahaan swasta.

"TGUPP enggak-lah (dibiayai swasta), TGUPP ini yang dimaksud TGUPP yang di-SK-kan Pak Gubernur kan, bukan timnya Pak Ahok ya, (gajinya) di APBD," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (22/11/2017).

Agus menjelaskan, gaji TGUPP mulanya dianggarkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Namun, anggaran itu dialihkan ke Biro Administrasi Setda DKI Jakarta mulai 2017.

Pada era Ahok, Agus menyebutkan TGUPP berbeda dengan staf pribadi gubernur. Agus tidak tahu persis sumber dana yang digunakan untuk menggaji staf pribadi gubernur. Yang pasti, gaji untuk staf pribadi gubernur tidak menggunakan anggaran untuk TGUPP.

"Beda (antara TGUPP dan staf). Staf beliau (Ahok) seperti Pak Michael, banyak tuh temen-temen itu ya, itu rekruitmennya langsung Pak Gubernur," kata Agus.

Baca juga : Rian Ernest, Mantan Staf Ahok Beberkan Perbedaannya dengan TGUPP

KOMPAS Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya ingin orang-orang yang bekerja di belakangnya digaji dengan APBD, bukan dana perusahaan swasta. Dia meminta wartawan untuk membandingkan pembiayaan tim gubernur yang dulu dengan sekarang.

"Sekarang Anda cek saja di berita-berita dulu, dulu dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik Anda bandingkan dan lihat dulu dibiayai dengan siapa, sekarang dengan siapa," kata Anies, Selasa kemarin.

Anies tidak menjelaskan apakah yang dia maksud adalah staf pribadi Ahok. Anies hanya menegaskan penggunaan dana APBD untuk gaji timnya membuat mereka 100 persen kerja untuk Pemprov DKI Jakarta.

"Kan lucu secara kepegawaian dibiayai swasta, tapi keberadaannya di kantor gubernur," kata Anies.

Baca juga : Gubernur Anies: Bandingkan Saja, Dulu Tim Gubernur Dibiayai Siapa...

Mantan staf Ahok, Rian Ernest, mengatakan, para staf Ahok digaji dengan operasional gubernur yang bersumber dari APBD. Saat itu, Rian digaji Rp 20 juta per bulan. Rian menyebut Anies mispersepsi jika mengatakan dirinya dan staf lainnya digaji perusahaan swasta.

Baca juga : Rian Ernest, Mantan Staf Ahok: Kami Digaji dari Uang Operasional Gubernur

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com