Audit Penggunaan Energi DKI, "The First by" Anies-Sandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, hingga saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta masih menghitung biaya listrik seluruh aset Pemprov DKI dalam jangka waktu tertentu.

Ia mengatakan, penghitungan biaya listrik aset Pemprov DKI ini dilakukan untuk kemudian dilakukan audit. Menurut Sandi, audit penggunaan energi di DKI belum pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Belum pernah ada audit, ini yang pertama kali kita mau audit penggunaan energi kita. Jadi ini the first by Anies Sandi," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Menurut Sandi, audit penggunaan energi ini penting dilakukan di samping audit pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika DKI memiliki target melakukan penghematan.

Baca juga : AC Balai Kota Terlalu Dingin, Sandi Anggap Ada Pemborosan Energi

"Jadi kita perlu mengaudit secara bukan hanya audit pengeluaran kita tapi juga mengaudit hal-hal yang selama ini belum terpikirkan, (misal) biaya tagihan listrik. Kalo kita enggak pernah audit kita enggak tau bagaimana kita bisa menghemat," kata dia.

Menurut dia, dengan pemasangan alat penghemat energi di sejumlah aset di Ibu Kota, maka biaya yang dikeluarkan DKI pun akan mengalami penghematan.

"Jadi teman-teman (awak media), sembari menyisir anggaran-anggaran yang kelihatan, saya akan menyisir yang tidak kelihatan," ujarnya.

Baca juga : Pemasangan Alat Penghemat Energi di Balai Kota Tak Perlu Biaya?

Sandi mengeluhkan pendingin ruangan atau AC (air conditioner) gedung Balai Kota DKI Jakarta yang terlalu dingin. Mengalami hal tersebut, Sandi merasa ada pemborosan energi di gedung Balai Kota.

Pemborosan energi ini juga diduga dapat menjadi celah pemborosan anggaran APBD untuk pembayaran listrik di Balai Kota.

Berdasarkan pengalaman PT Azbil Berca Indonesia, dengan alat penghematan energi dari perusahaan tersebut, penggunaan biaya energi sebuah gedung dapat dihemat sekitar 20 hingga 30 persen.

Sandi mengatakan, pemasangan alat penghemat energi di Balai Kota tak membutuhkan biaya apapun.