2018, DKI Akan Bahas Raperda RPTRA hingga Kawasan Tanpa Rokok

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta akan membahas 45 rancangan peraturan daerah (raperda) pada tahun 2018.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, mengatakan, ada 33 raperda yang diusulkan eksekutif dan 12 raperda diusulkan DPRD DKI Jakarta.

"Kepada eksekutif yang telah mengusulkan rancangan peraturan daerah dan masuk dalam program pembentukan peraturan daerah DKI Jakarta tahun 2018, agar segera mempersiapkan naskah akademik dan raperda serta data-data pendukung lainnya," kata Judistira dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Program pembentukan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 yang memuat 45 raperda telah disepakati dalam rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan komisi-komisi, pimpinan fraksi-fraksi, pimpinan Bapemperda, dan eksekutif pada 15 November 2017.

Baca juga : Pemprov DKI Akan Minta Masukan Akademisi dan NGO untuk Perda RPTRA

Adapun susunan program pembentukan peraturan daerah DKI Jakarta tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI 2017 (diusulkan oleh eksekutif)

2. Raperda tentang Perubahan APBD DKI 2018 (diusulkan oleh eksekutif)

3. Raperda tentang APBD DKI 2019 (diusulkan oleh eksekutif)

4. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022 (diusulkan oleh eksekutif)

5. Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (diusulkan oleh eksekutif)

6. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030 (diusulkan oleh eksekutif)

7. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (diusulkan oleh eksekutif)

8. Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (diusulkan oleh DPRD)

9. Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau CSR (diusulkan oleh DPRD)

10. Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (diusulkan oleh eksekutif)