Koperasi Angkot Permasalahkan Status Kontrak dan Jaminan Trayek

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Organisasi Angkutan Daerah (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, ada sejumlah permasalahan yang menyebabkan beberapa koperasi angkutan kota (angkot) masih enggan integrasi dengan bus transjakarta dalam bentuk program OK Otrip.

"Yang mereka khawatirkan, terintegrasi dengan TJ (transjakarta) akan menghilangkan rute asli mereka, mereka khawatir jika kontrak dengan TJ selesai terus mereka mau kemana, sementara trayeknya sudah dimasuki TJ," kata Shafruhan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/1/2018).

Menurut Shafruhan, pada dasarnya tidak ada masalah dengan program OK Otrip yang digagas Pemerintah Provinsi DKI. Yang jadi permasalahan adalah persyaratan-persyaratan yang diajukan transjakarta ke koperasi angkot.

"Kalau OK Otrip pada dasarnya oke, hanya saja persyaratannya ini yang masih dipermasalahkan koperasi angkot, koperasi angkot juga kan yang punya perorangan," kata  Shafruhan.

Baca juga : Naik Angkot OK Otrip, Penumpang Harus Tap In dan Tap Out

Kebanyakan koperasi angkot memilih untuk menunda bergabung dengan program OK Otrip.

"Mereka menunda untuk bergabung, masih melakukan evaluasi, lebih ke masalah internal. Kalau OK Otrip oke," ujar Shafruhan.

Selain permasalahan status kontrak dan jaminan trayek, persyaratan seperti tarif per kilo meter yang ditawarkan transjakarta juga jadi permasalahan. Transjakarta hanya memberikan Rp 3.430 per kilo meter. Banyak koperasi angkot meminta tarif per kilo meter Rp 3.854, dengan estimasi perjalanan 160-165 kilometer per hari.

"Belum lagi banyak sekali persyaratan yang diminta transjakarta," kata Shafruhan.