5.000 Petugas Disiagakan untuk Amankan Demo Buruh di Depan Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 5.000 petugas gabungan dari TNI dan Polri disiagakan untuk mengamankan unjuk rasa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang digelar di depan Istana Kepresidenan, Selasa (6/2/2018) ini.

"Kami telah melakukan TWG (tactical wall game) dilanjutkan apel pengamanan rencana aksi unras (unjuk rasa) rangkaian peringatan HUT FSPMI ke- 19 di Istana Negara & Balaikota Jakarta," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, Selasa.

Argo melanjutkan, sesuai dengan surat pemberitahuan aksi yang ia terima, aksi rencananya akan dimulai pukul 09.00 WIB dan diikuti sebanyak 12.000 orang.

Baca juga : Puluhan Ribu Buruh Akan Gelar Aksi Demonstrasi ke Istana Negara

"Namun hingga saat ini (pukul 11.00) peserta aksi belum tiba di objek pengamanan," kata dia.

Sekjen KSPI, M Rusdi mengatakan, aksi unjuk rasa tak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan karena alasan gangguan lalulintas.

"Kami harusnya mulai jam 11.00, tapi ini macet sekali jalanannya," ujar Rusdi saat dikonfirmasi.

Aksi unjuk rasa hari ini akan dilakukan serentak di berbagai kota lain, seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Batam, Yogjakarta, Aceh, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorotanlo, Manado, dan Bajarmasin. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, aksi 6 Februari ini terkait dengan melambungnya harga beras dan terus naiknya tarif dasar listrik yang mengakibatkan turunnya daya beli buruh.

Iqbal menyampaikan, akan ada tiga tuntutan yang dibawa para buruh. Tuntutan tersebut terkait penurunan harga beras dan listrik, menolak upah murah, dan memilih pemimpin yang pro terhadap nasib buruh.

Tuntutan tersebut diharapkan segera direalisasikan pemerintah, karena jika Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak memenuhi tuntutan tersebut, eskalasi aksi buruh akan terus membesar hingga puncaknya pada 1 Mei 2018 pada peringatan May Day.

"Aksi 6 Februari bukanlah aksi yang pertama dan terakhir. Jika Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak memenuhi tuntutan buruh, kami pastikan eskalasi aksi buruh akan terus membesar hingga puncaknya pada 1 Mei 2018 dalam peringatan May Day," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat lalu.