Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Tanah Abang, Mantan Wagub DKI Minta Sandi Jangan Ganggu Jalan

Kompas.com - 07/03/2018, 18:48 WIB
Akhdi Martin Pratama,
Ana Shofiana Syatiri

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bunyamin Ramto meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno jangan mengganggu fungsi jalan dalam penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Saya bilang (penataan Tanah Abang) jangan ganggu jalan, jangan ganggu," kata Bunyamin usai menemui di Balai Kota, Rabu (7/3/2018).

Mantan wakil gubernur DKI periode 1984-1988 itu mencontohkan kebijakan yang dulu dia ambil saat menata kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat itu, dia merelokasi PKL dan menata lahan parkir di Blok M.

"Dulu Blok M kan sama kaya Tanah Abang, saya jadikan parkir hilang semua, enggak boleh ngetem di situ. Bagus Blok M, kaki limanya selalu di bawah tanah, kan. Semacam itu kita bisa di Tanah Abang, kan," kata Bunyamin.

Baca juga : Tanah Abang Akan Dibangun Sky Bridge, Sandiaga Tak Bisa Pastikan soal Jalan Jatibaru

Bunyamin yakin Pemprov DKI mampu mengikuti jejaknya dalam menata Tanah Abang. Dia berharap, fungsi jalan dan trotoar di Tanah Abang bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bunyamin Ramto saat di Balai Kota DKI, Rabu (7/3/2018).Kompas.com/Akhdi Martin Pratama Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bunyamin Ramto saat di Balai Kota DKI, Rabu (7/3/2018).
"Mustinya bisa (Tanah Abang), teknisnya bisa. Jadi saya kasih tahu trotoar sama jalan tuh jangan diganggu, parkir harus khusus sendiri, sudah itu jangan ada yang ngetem di situ. Masing-masing fungsi jangan diganggu," ucap Bunyamin.

Baca juga : Pekan Depan, Polisi Panggil Dishub dan Biro Hukum DKI soal Penutupan Jalan Jatibaru

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menutup Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sejak 22 Desember 2017. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup jalan di depan stasiun, mulai pukul 08.00 sampai 18.00.

Ruas jalan yang mengarah ke Pasar Tanah Abang akan digunakan untuk PKL berjualan, sementara ruas jalan yang mengarah ke Jatibaru akan digunakan untuk lalu lintas 10 transjakarta yang mengakomodasi warga setelah keluar stasiun.

Kebijakan ini banyak diprotes oleh warga dan sejumlah kalangan, termasuk Polda Metro Jaya. Bahkan, Anies Baswedan dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena kebijakannya ini.

Kompas TV Penertiban pedagang kaki lima selalu menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penataan pedagang kaki lima di sejumlah titik belum optimal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com