Pemprov DKI Hanya Talangi Uang Muka Rumah DP Rp 0, Bukan Beri Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan subsidi untuk warga yang membeli rumah lewat program DP 0 rupiah. Uang muka rumah tersebut hanya ditalangi Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu.

"Jadi bukan diberi cuma-cuma dan juga bukan hibah. Pemprov DKI menyediakan fasilitas agar para target DP 0 rupiah ini apabila skemanya di awal diperlukan DP, dia enggak cari sendiri, (tetapi) ditalangi," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuti Kusumawati di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (14/3/2018).

Tuti mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan menalangi uang muka dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca juga: Rusun DP 0 Rupiah Klapa Village Bisa Dipesan Mulai April 2018, Ini Syaratnya...

Pembayaran uang muka itu nanti masuk ke dalam skema cicilan pembeli rumah DP 0 rupiah.

Meski demikian, uang muka tidak harus selalu ditalangi Pemprov DKI Jakarta. Pihak bank juga bisa memberikan talangan DP itu.

Tuti mengatakan, anggaran untuk talangan DP itu sebenarnya juga belum akan dianggarkan pada APBD-Perubahan DKI 2018. Sebab, pembangunan rumah DP 0 rupiah di Pondok Kelapa juga belum akan selesai dibangun tahun ini.

"Namun, jika itu dibutuhkan, kami akan alokasikan," kata Tuti.

Skema yang digunakan untuk merealisasikan program itu adalah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

FLPP adalah pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah. Pengembang  bekerja sama dengan bank nasional yang telah menyediakan fasilitas tersebut dengan suku bunga rendah dan flat selama masa cicilan. Suku bunganya 5 persen dan dengan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.