Gedung di Thamrin Masih Gunakan Septic Tank, Sandi Bilang Itu Ngawur

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta membocorkan sedikit hasil razia penggunaan air tanah dan instalasi pengolahan air limbah di gedung-gedung tinggi di Jakarta. Dia mengatakan, ada beberapa gedung di Jalan MH Thamrin yang masih menggunakan septic tank.

"Satu gedung yang sudah terindikasi tidak sesuai terhadap ketentuan di Thamrin karena masih menggunakan septic tank. Jadi itu luar bisa ngawurnya," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (22/3/2018).

Seharusnya gedung itu memilki saluran pipa dari PD PAL Jaya. Limbah yang dihasilkan dari gedung akan langsung tertangani dengan baik. Jika menggunakan septic tank, limbahnya kembali ke tanah.

Baca juga : Saat Anies Temukan Pelanggaran di Gedung-gedung Tinggi...

Sandiaga mengatakan sanksi untuk manajemen gedung itu akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

Razia terhadap gedung-gedung tinggi itu sudah dilakukan sejak tanggal 12 hingga 21 Maret 2018. Sandiaga mengatakan jumlah gedung yang terbukti melanggar masih ditabulasi hingga saat ini.

"Tapi sekarang sudah bisa dipastikan ada beberapa gedung yang melanggar dan satu ini sayangnya gedung pemerintah," kata dia.

Razia itu dilakukan setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 279 Tahun 2018. Kepgub itu mengatur tentang pembentukan Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan.

Tim ini berkeliling gedung-gedung tinggi. Ada 80 gedung yang akan didatangi untuk dicek dan dimintai informasi. Gedung-gedung tersebut tercatat menggunakan air PDAM dengan jumlah yang relatif kecil, padahal gedung-gedung itu diisi banyak orang yang membutuhkan pasokan air besar. 

Tim yang melakukan razia terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yaitu Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Energi, Satpol PP, serta Dinas Sumber Daya Air. Tim juga melibatkan lembaga eksternal, seperti Balai Konservasi Air Tanah.