Pengelola Tunggu Kajian Sebelum Tertibkan Penunggak Sewa Rusun Marunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Marunda di Jakarta Utara, Yasin Pasaribu, mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan kajian terkait budaya hidup warga Rusun di Jakarta. Hasil kajian itu akan menjadi dasar dalam menentukan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tunggakan biaya sewa yang terjadi di sejumlah rusun.

"Kemarin hasil pertemuan dengan Gubernur (Anies Baswedan), akan dibuat kajian dulu tentang budaya hidup warga yang tinggal di rusun. Nanti pola-pola apa, langkah-langkah apa yang akan dilakukan kami juga belum tahu apa hasil dari kajian itu," kata Yasin saat dihubungi, Senin (2/4/2018).

Baca juga : Tunggakan Sewa di Rusun Marunda Capai Rp 10 Miliar

Yasin melanjutkan, pemerintah provinsi juga akan membentuk tim yang berada di bawah Dinas Perumahan untuk menangani masalah tunggakan. Tim itu dibentuk karena masalah tunggakan terjadi hampir di semua rusun.

"Tapi yang banyak itu di Rusun Marunda karena unitnya juga lebih banyak dari yang lain," katanya.

Ia menambahkan, UPRS Marunda akan menerima hasil kajian tersebut termasuk bila harus menertibkan para penghuni yang menunggak biaya sewa.

"Saya hanya menunggu, kalau instruksinya ditertibkan ya saya siap. Tapi kan harus ada solusi dan pendukung saya," kata Yasin.

Yasin mengatakan, ada 50-an persen penghuni rusun yang menunggak biaya sewa. Ia menyebut nilai tunggakan tersebut telah mencapai miliaran Rupiah.