Gubernur DKI: KASN Enggak Usah "Panas-panasi"...

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta polemik perombakan pejabat tidak dibesar-besarkan.

Dia meminta media dan juga Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) tidak terus menerus memperdebatkan itu.

"KASN enggak usah panas-panasin. Mau kenceng-kencengan begitu?" ujar Anies di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Rabu (18/7/2018).

Baca juga: Perombakan Jabatan di DKI Diselidiki Komisi ASN, Ini 4 Pembelaan Anies

Anies mengaku juga sudah memenuhi panggilan KASN pekan lalu.

Kepada KASN, dia menjelaskan ada alasan-alasan dibalik pencopotan atau pergantian setiap pejabat. Namun, hal tersebut tidak mungkin diungkap ke publik.

"Ada hal-hal yang kalau diungkapkan malah kasihan sama yang bersangkutan. Kami ingin menjaga agar iklim organisasi tetap sehat," katanya. 

Baca juga: Kemendagri: Jika Tak Tindaklanjuti Rekomendasi KASN, Gubernur DKI Bisa Dijatuhi Sanksi

Dia pun melihat masalah perombakan ini sebagai hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Anies kemudian meminta perombakan yang dia lakukan dibandingkan dengan lima tahun terakhir.

"Anda lihat lima tahun terakhir ini, coba record-nya gimana, yuk lihat record-nya gimana, bandingkan," ujar Anies.

Perombakan pejabat DKI yang dilakukan Gubernur Anies sejak Juni 2018 berbuah pelaporan ke KASN.

Baca juga: Sudah Temui KASN, Anies Jelaskan Alasan Pergantian Wali Kota yang Tak Diumumkan ke Publik

Atas laporan ini, KASN menengarai ada aturan yang ditabrak dalam perombakan jabatan.

Asisten Komisoner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Komisi ASN Sumardi menduga pencopotan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil.

Terkait hal ini, Ketua KASN Sofian Effendi mengatakan, pihaknya memiliki wewenang membatalkan pelantikan sejumlah pejabat DKI jika ditemukan adanya pelanggaran di balik pergantian pejabat tersebut.