Kemendagri: Jika Tak Tindaklanjuti Rekomendasi KASN, Gubernur DKI Bisa Dijatuhi Sanksi

Kompas.com - 18/07/2018, 18:43 WIB
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono saat ditemui sebelum rapat teknis persiapan Pilkada serentak 2018 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODirektur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono saat ditemui sebelum rapat teknis persiapan Pilkada serentak 2018 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono menyatakan, rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dari hasil penyelidikan masalah perombakan pejabat DKI harus ditindaklanjuti oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Jika tidak, Anies bisa dijatuhi sanksi.

"Di Undang-undang Aparatur Sipil Negara itu jelas bahwa kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi KASN. Jika tidak, kan berarti pelanggaran yang ujungnya dapat dikenakan sanksi," kata Soni, ketika dihubungi, Rabu (18/7/2018).

Soni mengatakan, saat ini pihaknya menunggu KASN menyelesaikan penyelidikan. Namun, dari pemantauan sementara, Kementerian Dalam Negeri berpendapat pencopotan pejabat adalah hukuman berat yang harus didahului dengan evaluasi atau sidang etik.

Baca juga: Sudah Temui KASN, Anies Jelaskan Alasan Pergantian Wali Kota yang Tak Diumumkan ke Publik

 

Hukuman berat dijatuhkan jika pejabat yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin atau tidak menunjukkan kinerja yang baik. "Bisa juga diberhentikan karena kinerja yang sangat rendah. Itu ada ukurannya dan biasanya melalui perhitungan performance, ditunjukkan bahwa dia tidak mencapai target," ujar Soni.

Jika prosedur itu tidak dilakukan, maka KASN akan turun memeriksa kepala daerah serta pejabat kepegawaian yang berwenang. Begitu juga dengan pencopotan kepada pejabat yang berusia di atas 58, menurut Soni itu pemaksaan pensiun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Di DKI adalah proses penon-job-an, secara paksa tanpa ada argumentasi yang jelas. Sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010, itu pelanggaran," kata Soni.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil Pasal 24 Ayat (1) dalam peraturan itu menyebut sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Ayat selanjutnya menjelaskan, pemeriksaan harus dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituang dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Baca juga: Perlawanan Para Pejabat yang Diberhentikan Gubernur DKI Jakarta...

Soni mengatakan, pihaknya akan memantau dan mengawasi rekomendasi dari Komisi ASN dijalankan oleh Gubernur.

"Kemendagri memantau intensif perkembangan masalah di DKI Jakarta. Walaupun kita akui kewenangan gubernur, tapi ada rambu yang sekarang sedang dicermati KASN," ujar Soni.

Sejak Juni 2018 lalu, Gubernur DKI Anies Baswedan telah mencopot sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sebagian jabatan itu kini diisi pelaksana tugas dan tengah dilelang.

Adapun mereka yang dicopot, kini distafkan, dimutasi, atau pensiun. KASN menduga, ada aturan yang ditabrak dalam perombakan ini.

Gubernur DKI, Sekretaris Daerah, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah telah dipanggil KASN untuk diperiksa.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APLI Gelar Vaksinasi Covid-19 dan Beri Penghargaan untuk Nakes

APLI Gelar Vaksinasi Covid-19 dan Beri Penghargaan untuk Nakes

Megapolitan
5 Persen dari Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Bergejala Berat dan Kritis

5 Persen dari Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Bergejala Berat dan Kritis

Megapolitan
Anies Klaim Pengendalian Wabah Covid-19 di Jakarta Sudah Membaik

Anies Klaim Pengendalian Wabah Covid-19 di Jakarta Sudah Membaik

Megapolitan
Draf Revisi Perda Covid-19 yang Jadikan Pemindaan sebagai Penanggulangan Utama Pandemi Covid-19 Dinilai Berbahaya

Draf Revisi Perda Covid-19 yang Jadikan Pemindaan sebagai Penanggulangan Utama Pandemi Covid-19 Dinilai Berbahaya

Megapolitan
Anies Sebut Kapasitas RS yang Terlampaui Berkontribusi terhadap Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Saat Isoman

Anies Sebut Kapasitas RS yang Terlampaui Berkontribusi terhadap Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Saat Isoman

Megapolitan
Tren Positivity Rate Turun, Anies: Jangan Cepat Menyimpulkan Covid-19 Segera Berakhir

Tren Positivity Rate Turun, Anies: Jangan Cepat Menyimpulkan Covid-19 Segera Berakhir

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 4, Wagub Minta Perusahaan Beri Keringanan kepada Karyawan Hamil

Jakarta PPKM Level 4, Wagub Minta Perusahaan Beri Keringanan kepada Karyawan Hamil

Megapolitan
JRMK: Isi Draf Revisi Perda Covid-19 Akan Bikin Warga Miskin Kota Tambah Sengara

JRMK: Isi Draf Revisi Perda Covid-19 Akan Bikin Warga Miskin Kota Tambah Sengara

Megapolitan
Anies Targetkan DKI Jakarta Vaksinasi 100.000 Warga dalam Sehari

Anies Targetkan DKI Jakarta Vaksinasi 100.000 Warga dalam Sehari

Megapolitan
Ombudsman Soroti Longgarnya Pengawasan Petugas Saat PPKM Level 4 di Tangsel

Ombudsman Soroti Longgarnya Pengawasan Petugas Saat PPKM Level 4 di Tangsel

Megapolitan
Satgas Covid-19 di RT/RW di Jakarta Diminta Lebih Aktif Pantau Pasien yang Jalani Isolasi Mandiri

Satgas Covid-19 di RT/RW di Jakarta Diminta Lebih Aktif Pantau Pasien yang Jalani Isolasi Mandiri

Megapolitan
LBH Jakarta Nilai Draf Revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta Bias Kelas

LBH Jakarta Nilai Draf Revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta Bias Kelas

Megapolitan
Krematorium di TPU Tegal Alur Beroprasi, Kapasitas 5 Jenazah per Hari

Krematorium di TPU Tegal Alur Beroprasi, Kapasitas 5 Jenazah per Hari

Megapolitan
Anies Ajak Warga yang Sudah Divaksin Covid-19 Ikut Sosialisasikan Vaksinasi

Anies Ajak Warga yang Sudah Divaksin Covid-19 Ikut Sosialisasikan Vaksinasi

Megapolitan
Buaya Sepanjang 1,7 Meter Ditemukan di Selokan di Tambora

Buaya Sepanjang 1,7 Meter Ditemukan di Selokan di Tambora

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X