Taufik Menilai, KPU Ingin Menghukum Dia Seumur Hidup

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai, tidak ada alasan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk menunda menjalankan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta terhadap dirinya.

Bawaslu DKI telah meloloskan Taufik sebagai bakal calon anggota DPRD DKI pada Pemilu 2019 walau ia merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Taufik mengatakan, selain karena telah ada keputusan dari Bawaslu, ia juga telah menjalani putusan hukum yaitu telah mengakui dirinya pernah melakukan tindakan korupsi.

"KPU..., mau dihukum seumur hidup saya," kata Taufik saat diskusi yang digelar Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya dengan tema "Pertentangan Sikap Bawaslu dan KPU", di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).

Baca juga: Ancaman-ancaman M Taufik untuk KPU DKI yang Tunda Jalankan Putusan Bawaslu

Taufik mengatakan, seharusnya KPU DKI Jakarta membiarkan masyarakat menilai apakah dia layak menjadi calon legislatif atau tidak.

"Serahkan saja ke masyarakat, masyarakat yang menilai apakah pilih saya atau tidak. Saya sudah akui (melakukan korupsi). KPU kan pelitnya di situ, kok takut banget sih. Ini kok semua dibikin ribet ya pikiran KPU, ya lakukan saja," ujar Taufik.

Bawaslu DKI Jakarta pada Jumat lalu mengabulkan gugatan Taufik untuk tetap menjadi bakal calon anggota DPRD DKI pada Pemilu 2019. Taufik sebelumnya menggugat Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mencantumkan larangan bagi eks narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif.

Bawaslu DKI memerintahkan KPU DKI melaksanakan putusan tersebut terhitung tiga hari kerja setelah dibacakan. Rabu ini merupakan batas waktu terakhir yang diberikan Bawaslu DKI kepada KPU DKI.

Namun, KPU DKI Jakarta menunda untuk menjalankan putusan Bawaslu DKI. KPU DKI mematuhi Surat Edaran KPU RI Nomor 991 Tahun 2018. Isinya, KPU provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk menunda pelaksanaan putusan Bawaslu sampai keluar putusan uji materi Mahkamah Agung terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Legislatif.

Baca juga: KPU DKI Siap bila Digugat M Taufik ke DKPP

Aturan itu diujimaterikan karena melarang mantan narapidana korupsi mengikuti proses pileg. Taufik yang menyandang status itu juga ikut mengajukan uji materi ke MA.