Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Dikritik DPRD, Pemprov DKI Akhirnya Tambah Bonus Atlet Berprestasi

Kompas.com - 12/09/2018, 11:22 WIB
Jessi Carina,
Ana Shofiana Syatiri

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta akhirnya jadi menaikkan bonus untuk atlet yang berprestasi di Asian Games dan Asian Para Games 2018.

Awalnya, Kepala Disorda DKI Jakarta Ratiyono mengatakan, kenaikan bonus atlet bisa mengikuti usulan anggota Dewan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS).

"Kemarin kami dengar masukan Banggar untuk bonus yg tadinya Rp 300 juta diusulkan Rp 750 juta dan ini pajaknya dibayar pemerintah, jadi mereka terima bersih. Kalau ini disepakati, berarti anggarannya terserap semuanya," ujar Ratiyono dalam rapat anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih.

Ratiyono mengatakan, pihaknya akan mengikuti besaran yang disepakati dalam rapat Banggar DPRD DKI Jakarta. Jika DPRD sepakat untuk naik, artinya Pemprov DKI akan mengubah Keputusan Gubernur yang sudah terlanjur dibuat.

Baca juga: Penambahan Bonus Atlet DKI yang Berprestasi di Asian Games Diajukan Menyesuaikan SK Menpora

Kata Ratiyono, pada dasarnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan tidak menambah bonus agar semangat juang atlet tetap hidup. Pemprov DKI justru akan menambah uang bulanan mereka saja.

Namun, Anies tetap akan ikut kesepakatan dalam rapat Banggar. Ratiyono mengatakan, Anies hanya meminta agar keputusan mengenai ini tidak berlarut-larut.

"Berikutnya arahan Pak Gubernur ini jangan lama-lama. Oleh karena itu, Dewan pasti setuju, apalagi pasti, kan, bonus ini ingin dibayarkan sebelum keringat atlet kering," kata Ratiyono.

Baca juga: Atlet DKI yang Tak Raih Medali di Asian Games Diberi Bonus Rp 10 Juta

Dengan pernyataan Ratiyono itu, anggota DPRD DKI Jakarta langsung menyetujuinya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana yang menjadi pemimpin rapat langsung ketuk palu.

"Sudah disampaikan bahwa prinsipnya Dinas Pemuda dan Olahraga tidak keberatan kita meningkatkan penghargaan untuk atlet," ujar Triwisaksana.

Dengan demikian, besar bonus yang akan diberikan adalah Rp 750 juta untuk peraih medali emas, Rp 500 juta untuk medali perak, dan Rp 250 juta untuk medali perunggu.

Besarannya naik dari ketetapan sebelumnya, yaitu Rp 300 juta untuk peraih medali emas, Rp 150 juta untuk medali perak, dan Rp 90 juta untuk medali perunggu.

"Baik Pak Ratiyono dan anggota Banggar, anggarannya bisa disetujui," kata Triwisaksana sambil mengetuk palunya.

Baca juga: Bonus Rp 300 Juta Mah Cemen, Ini Untuk Pemenang Asian Games Loh

Kemarin dikritik

Sebelumnya, Pemprov DKI ini dikritik anggota DPRD DKI Jakarta dalam rapat anggaran karena tidak menaikkan bonus untuk atlet. Mereka menilai bonus Rp 300 juta terlalu kecil.

"DKI ini provinsi besar, anggaran Rp 80 triliun, masak kasih atlet berprestasi cuma segitu?" ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.

Anggota Dewan lain mengusulkan penambahan bonus. Tidak hanya itu, DPRD DKI Jakarta juga meminta Pemprov DKI memberikan hadiah rumah untuk atlet peraih medali emas.

"Saya enggak sepakat peraih medali emas hanya diberikan Rp 300 juta. Seharusnya Rp 750 juta dan rumah juga diberikan," ujar anggota banggar DPRD DKI Jakarta, Syahrial.

Baca juga: Wacana Kenaikan Bonus bagi Atlet DKI Jakarta Kandas di Tengah Jalan

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com