Tak Ada Normalisasi di 2019, PDI-P Nilai Ada Komunikasi yang Tak Lancar dengan Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, ada komunikasi yang tidak lancar antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat terkait normalisasi.

Hal ini ditunjukan dengan keputusan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang tidak menganggarkan kegiatan normalisasi dalam APBN 2019.

"Ini kan soal komunikasi antara pusat dan pemda. Seharusnya pemda itu intens berkomunikasi dengan pusat terkait pengentasan persoalan normalisasi kali ini, sehingga bisa sama-sama menganggarkan," ujar Gembong, ketika dihubungi, Rabu (3/10/2018).

Gembong mengatakan, BBWSCC tidak menganggarkan kegiatan normalisasi karena belum ada lahan yang dibebaskan Pemprov DKI.

Baca juga: Normalisasi Sungai, BBWSCC Pertanyakan Nasib Pembebasan Lahan oleh Pemprov DKI

Sementara itu, Pemprov DKI juga tersendat dalam melakukan pembebasan lahan.

Gembong mengatakan, seharusnya Dinas Sumber Daya air aktif berdiskusi dengan BBWSCC terkait program normalisasi agar jadwal penganggarannya tidak terlambat.

"Jadi, biar sejalan, di 2019 dari pemerintah pusat bisa menganggarkan dan pemda DKI menyatakan komitmen untuk melakukan pembebasan. Begitu DKI selesai pembebasan lahan, bisa dilakukan pembangunan atau normalisasi oleh BBWSCC," kata Gembong.

Sebentar lagi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 dimulai.

Gembong mengatakan, fraksinya akan mendorong Dinas Sumber Daya Air untuk menganggarkan pembebasan lahan semaksimal mungkin.

Dengan begitu, penundaan normalisasi pada tahun 2019 tidak berlanjut sampai 2020. "Pasti kami akan dorong agar itu dianggarkan di 2019 nanti," kata dia.

Baca juga: BBWSCC Ingatkan Pemprov DKI untuk Awasi Pembuangan Limbah

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan membenarkan BBWSCC mempertanyakan nasib pembebasan lahan yang dikerjakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Terkait itu, Pemprov DKI memastikan proses pembebasan lahan itu tetap berjalan.

Dinas Sumber Daya Air masih berupaya membebaskan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, dan Kali Sunter. Normalisasi itu nantinya akan dikerjakan BBWSCC.

Teguh berharap, pembebasan lahan di tiga lokasi itu bisa berjalan maksimal pada tahun ini.

Dia mengakui, membebaskan lahan tidak mudah dan harus dikerjakan dengan sangat hati-hati, sebelum Dinas Sumber Daya Air akhirnya melakukan pembayaran.