Realokasi Anggaran Rp 650 Miliar Dipersoalkan, Ini Penjelasan Jakpro

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah merealokasi anggaran penyertaan modal daerah (PMD) Rp 650 miliar untuk sejumlah proyek. Padahal, belum ada regulasi yang mengatur soal realokasi PMD tersebut.

Realokasi itu juga belum disetujui DPRD DKI Jakarta.

Dalam peraturan daerah tentang APBD DKI Jakarta 2018, PMD Rp 650 miliar itu seharusnya dikembalikan ke kas daerah karena tidak dipakai.

Direktur Utama PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto menjelaskan, PMD Rp 650 miliar itu diberikan Pemprov DKI Jakarta pada 2013 untuk mengakuisisi 49 persen saham PT Astratel Nusantara di PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Namun, akuisisi tak terealisasi.

Baca juga: Ada BUMD yang Realokasi Anggaran Tanpa Dasar, DPRD DKI Bentuk Pansus

PMD itu akhirnya direalokasi untuk sejumlah proyek berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS).

"Yang Rp 650 miliar sudah direalokasi berdasarkan keputusan RUPS. Keputusan RUPS berdasarkan legal opinion dari Kejaksaan Tinggi," ujar Dwi dalam rapat bersama Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018).

Dwi menyampaikan, saat akuisisi saham tidak bisa direalisasikan, Jakpro meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta soal pembatalan akuisisi tersebut.

Berdasarkan pendapat hukum Kejati pada 3 Oktober 2014, apabila akuisisi dibatalkan dan Jakpro akan merealokasi PMD Rp 650 miliar untuk proyek lain, Jakpro harus meminta persetujuan Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, melalui RUPS.

Mengacu pada pendapat hukum tersebut, RUPS Jakpro pada 2015 menyetujui pembatalan rencana akuisisi saham di Palyja dan merealokasi PMD tersebut untuk pembiayaan proyek lainnya.

Proyek itu yakni pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 650 megawatt di Marunda, pembelian saham di PT Food Station Tjipinang Jaya, penambahan investasi PMD di PT Jakarta Tollroad Development dan PT Jakarta Akses Tol Tanjung Priok, pengembangan kawasan transit oriented development (TOD) untuk LRT, pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu (intermediate treatment facility atau ITF), dan pengadaan lahan.

Baca juga: Pemprov DKI Persilakan DPRD Bentuk Pansus Selidiki Sejumlah BUMD

Namun, RUPS Jakpro pada 8 Mei 2017 memutuskan realokasi PMD sebesar Rp 650 miliar baru bisa digunakan setelah regulasi yang mengatur realokasi PMD terbit.

Dwi sendiri bingung dengan keputusan RUPS sebelum dia menjabat itu. Sebab, RUPS sebelumnya sempat menyetujui realokasi anggaran itu.

"8 Mei 2017, RUPS membatalkan apa yang dulu direalokasikan. Jadi gimana, sebelumnya direalokasikan, RUPS kemudian menyebut realokasi menunggu aturan realokasi," kata Dwi.

Setelah mendengar penjelasan Dwi, anggota Banggar sepakat perlu dibentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki persoalan ini.

Pansus juga untuk menyelidiki kemungkinan adanya realokasi PMD tidak terpakai di 9 BUMD lain, padahal belum ada aturan yang mendasari realokasi itu.

"Banggar merekomendasikan dibentuk pansus untuk menyelidiki penggunaan PMD di semua BUMD, kita setujui ya," ujar Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Triwisaksana.

Meskipun PMD Rp 650 miliar sudah direalokasikan untuk proyek lain, Jakpro tetap akan mengembalikan dana itu ke kas daerah, sesuai ketentuan perda tentang APBD DKI 2018. Dana yang akan dikembalikan bersumber dari kas operasional Jakpro.