Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pro dan Kontra Penghapusan SKTM sebagai Syarat PPDB Tahun Ini

Kompas.com - 16/01/2019, 17:52 WIB
Cynthia Lova,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Penghapusan jalur Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 mendapat tanggapan pro dan kontra dari sejumlah kalangan masyarakat.

Sebagian orangtua ada yang khawatir dihapusnya jalur SKTM akan membuat anaknya masuk sekolah swasta.

Baca juga: Disdik dan Sekolah di Depok Sambut Baik Penghapusan SKTM Saat PPBD

Salah satu warga Tapos, Rina (42), mengaku khawatir akan dihapusnya jalur SKTM. Ia hanya berharap pada jalur SKTM agar anaknya dapat masuk sekolah negeri.

"Saya jelas khawatir karena kan enggak tahu juga ya anak saya nanti punya nilai akhir Ujian Nasional bagus atau enggak. Kalau nilainya sedang-sedang saja kan bisa dibantu SKTM. Nah kalau enggak ada SKTM, makin banyak saingannya," ucap Rina di Jalan Arif Rahman Hakim, Depok, Rabu (16/1/2019).

Sama halnya dengan Ryan (50) yang juga mengaku kecewa lantaran SKTM dihapuskan dari daftar persyaratan PPDB 2019.

Ia khawatir anaknya tak bisa masuk ke SMK favorit yang sesuai dengan keinginannya.

"Ya meski enggak bisa pakai SKTM, harusnya pemerintah tetap bisa memprioritaskan siswa miskin untuk masuk ke sekolah negeri. Jadi, jangan disamakan jalurnya ya, supaya adil,” ujar Ryan.

Beda halnya dengan Anna, warga Cimanggis yang menyambut baik kebijakan baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.

Anna menilai, dihapusnya jalur SKTM akan memberikan rasa adil bagi seluruh masyarakat, khususnya di Kota Depok.

“Jika dihapuskan, jadi menyeluruh kuotanya sama, anak-anak dapat bersaing sesuai kemampuan hasil UN masing-masing siswa,” kata Anna.

Dengan penghapusan SKTM, menurut dia, tidak ada lagi kecurangan.

Baca juga: Bupati Kendal Dukung Pemerintah Menghapus SKTM untuk PPDB 2019

"Ya semoga saja tahun ini jadinya bersih, enggak ada tipu-tipu, siswa yang tidak miskin tidak bisa lagi mengaku miskin untuk mendapatkan SKTM agar bisa masuk ke sekolah negeri," tutur Anna.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan setuju jika SKTM sebagai salah satu persyaratan PPDB 2019 dihapuskan.

Namun, ia minta agar ada skema lain yang mengatur soal calon siswa dari keluarga tidak mampu untuk masuk ke sekolah negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com