Foto Ketua RT Terpampang di Spanduk Caleg, Bawaslu Telusuri Dugaan Politik Uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Puadi mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki dugaan politik uang yang melibatkan belasan ketua RT.

Bawaslu menerima laporan tersebut dari warga Jakarta Barat. 

"Ada laporan dari masyarakat, foto beberapa Ketua RT ada di spanduk caleg," kata Puadi ketika dihubungi, Jumat (18/1/2019).

Baca juga: Kritik Cak Imin, ICW Bilang Pilkada Tak Langsung Juga Buka Celah Politik Uang

Ia mengatakan, ada belasan ketua RT yang terpampang di spanduk seorang caleg.

Pihaknya telah memanggil pelapor dan caleg yang dilaporkan.

"Kami telusuri apa keuntungan yang didapat ketua RT, apakah ada politik uang di situ," ujar Puadi.

Baca juga: Cak Imin: Pilkada Langsung Awal Muasal Politik Uang

Politik uang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 523 berbunyi (1) setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau pun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.

Sementara itu, larangan melibatkan RT dan RW dalam kampanye ada di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (2) huruf j.

Baca juga: David Divonis Bersalah, Bawaslu Jakut Ingatkan Caleg Tak Terlibat Politik Uang

Pasal 6 ayat 2 Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 berbunyi: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan pelaksana dan/atau tim tidak melibatkan (j) rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain.