YLKI Sebut Wacana Sepeda Motor Masuk Jalan Tol Membahayakan Pengendara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pemerintah untuk mengizinkan pengendara sepeda motor menggunakan jalan tol dinilai irasional atau tak masuk akal oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Ketua Pengurus Harian YLKI Tukus Abadi menyebut wacana tersebut kontraproduktif terhadap aspek keselamatan bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua.

"Mengizinkan sepeda motor masuk ke jalan tol, apapun formulasi di lapangan, adalah sama saja menyorongkan nyawa pengguna sepeda motor. Artinya pemerintah dan Ketua DPR tidak paham soal aspek safety di jalan raya," ujar Tulus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/1/2019).

Baca juga: Dari Sisi Regulasi Motor Bisa Masuk Jalan Tol, tetapi...

Tulus menyebut, berdasarkan data per tahunnya kurang lebih 31.000 orang Indonesia meninggal di jalan karena kecelakaan lalu lintas dan 71 persen di antaranya adalah pengguna sepeda motor.

"Janganlah Ketua DPR dan pemerintah mewacanakan sesuatu yang irasional, bahkan sesat pikir," kata dia.

YLKI juga mencurigai wacana tersebut merupakan lobi dari industri sepeda motor kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah.

"Apalagi wacana ini berkelindan dengan Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018 tentang uang muka nol persen untuk kredit sepeda motor. Patut diduga dengan kuat, wacana tersebut juga atas hasil lobi perusahaan aplikator ojek online. Apalagi ojek online kini semakin mendapatkan angin regulasi dari pemerintah," ucapnya.

Untuk itu, YLKI menilai wacana ini tak layak dilanjutkan apalagi diwujudkan karena ditakutkan makin memperbanyak korban kecelakaan lalu lintas sepeda motor di jalan.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengusulkan agar pemerintah mulai mewacanakan perizinan penggunaan jalan tol oleh pengguna sepeda motor.

Baca juga: 5 Fakta Seputar Sepeda Motor Diperbolehkan Masuk Jalan Tol

Menurut Bambang, pengendara motor punya hak yang sama dengan pengendara mobil atas jalan bebas hambatan tersebut.

"Para pemotor memiliki hak yang sama dengan pemilik mobil karena sama-sama bayar pajak, sama-sama warga negara Indonesia. Masa enggak boleh menikmati hasil pembangunan?" ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).