Cegah Kecurangan, Pelipatan Surat Suara Diawasi Polisi dan Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan aparat kepolisian dan Bawaslu DKI untuk mencegah adanya kecurangan dalam proses pelipatan surat suara.

"Setiap prosedur (pelipatan) itu melibatkan tenaga pengamanan, yakni polisi. Bawaslu juga ikut mengawasi," kata Betty di kantor KPU DKI Jakarta, Senin (4/3/2019).

Baca juga: KPU Diminta Cepat Ajukan Diri Jadi Pihak Terkait dalam Uji Materi Pasal Cetak Surat Suara

Menurut Betty, pihaknya menerapkan aturan standar operasional prosedur (SOP) khusus bagi para pekerja pelipat surat suara. Oleh karena itu, tidak sembarang orang bisa masuk dalam gudang surat suara.

"Kami punya SOP untuk keluar dan masuk tempat pelipatan surat suara itu. Bagi yang tidak punya kepentingan dilarang masuk gudang pelipatan (surat suara)," ujar Betty.

Seperti diketahui, proses pelipatan surat suara di Provinsi DKI Jakarta ditargetkan rampung pada 30 Maret 2019.

Ada tujuh gudang pelipatan surat suara yang tersebar di enam Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta.

Baca juga: Logistik Belum Lengkap Diterima, KPU DKI Kebut Pelipatan Surat Suara

"Jakarta Barat menggunakan GOR Kebon Jeruk, Jakarta Selatan menggunakan dua GOR daerah Pancoran dan Jagakarsa, Jakarta Utara di kantor KPU kota karena kantornya cukup besar," ujar Betty.

"Jakarta Timur menggunakan pusat pelatihan milik Pemkot, Jakarta Pusat ada gudang khusus di daerah Salemba Tengah, sementara Kepulauan Seribu (tempat pelipatannya) di kantor KPU kota," lanjutnya.