Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Yang Berat Itu Mengisi Formulir C1, Paling Menyebalkan!"

Kompas.com - 10/05/2019, 06:31 WIB
Cynthia Lova,
Dian Maharani

Tim Redaksi


DEPOK, KOMPAS.com- Menjadi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019 bukan tugas yang mudah. Mereka juga mengemban tanggung jawab yang besar.

Ketua KPPS TPS 042 Pasir Gunung Selatan, Depok, Farid Abdurrahman (33) menceritakan, salah satu tugas yang paling melelahkan adalah ketika mengisi formulir C1.

Menurutnya, mengisi formulir C1 lebih sulit dibandingkan menghitung surat suara.

Pasalnya ada lima formulir yang harus diisi yakni untuk pemilihan presiden, DPRD Provinsi, DPRD, DPD, dan DPR RI dengan masing masing lima rangkap.

"Ketika menghitung surat suara, tidak ada masalah, tidak terlalu rumit sebenarnya. Sebenarnya yang berat itu ketika mengisi form C1. Itu paling menyebalkan. Hampir semua teman KPPS pasti mengeluhkan itu,” ucap Farid saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/5/2019).

Farid menceritakan, mengisi formulir C1 tersebut membutuhkan waktu berjam-jam. Bayangkan, semuanya harus tulis tangan. Pasalnya setiap halamannya, bagian atas form C1 harus diisi dengan daerah tempat pencoblosan. Selain itu, semua harus ditandatangani secara manual.

Baca juga: Menkes: Petugas KPPS Meninggal karena Serangan Jantung hingga Infeksi Otak

“Ada setebal satu jengkal kertas-kertas form C1 yang setiap halamannya harus ditanda tanganin basah saya, angggota saya, dan panwas dan di atasnya itu ada keterangan kelurahan apa kecamatan apa, kelurahan apa. Namanya mengulang terus, kondisi capek pasti ada aja kadang salah nulis angka atau huruf,” ucapnya.

Pengisian form C1 rampung, para petugas pun melanjutkannya dengan menyortir formulir ke dalam amplo. Ada amplop berita acara, amplop C1 hologram, amplop C1 tidak hologram, amplop C1 Kecamatan, amplop C1 kelurahan, amplop KPUD.

“Ini butuh waktu satu jam karena saat itu sudah benar-benar melelahkan dan kerjanya juga sudah tidak konsen,” ucapnya.

Ia mengaku, menyortir formulir ini merupakan hal yang rumit, sebab tidak ada penanda khusus yang mencolok untuk membedakan formulir DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kota.

“Hanya ada tulisan kecil di pojok kanan jadi kita harus lama-lama mencarinya, awalnya kita kira DPR eh ternyata DPRD. Harusnya ada penanda warna yang sesuai dengan kotaknya, misalnya DPRD sesuai warna kotaknya kuning jadi kan gampang nyarinya,” ucapnya.

Baca juga: Petugas KPPS di Depok yang Meninggal Bertambah Jadi 4 Orang

Ia juga menyarankan, form dan berita acara untuk disatukan di dalam satu binder besar yang ada klipnya. Dengan hal ini menurutnya lebih mudah dibandingkan dibuat terpisah.

“Jadi kalau disatukan, ngerjain itu kan bisa dengan mudah ada lidah penandanya kalau mau ngitungnya kan enak ya tapikan sama KPU tidak dibuat begitu,” ucapnya.

Kelelahan

Menurut Farid, tak heran jika banyak ketua maupun petugas KPPS yang kelelahan. Bahkan hingga meninggal dunia.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com