Anggaran Pembebasan Lahan Akan Jadi Kendala Normalisasi Kali Bekasi

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Arief Maulana mengatakan, pembebasan lahan di bantaran Kali Bekasi membutuhkan dana besar.

Arief mengatakan, saat ini pihaknya tengah rapat internal untuk mencari sumber pendanaan itu. Pembebasan lahan yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi akan memuluskan rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menormalisasi Kali Bekasi.

"Pembebasannya (lahan butuh dana) sangat besar, dan sedang dibahas solusi pendanaannya," kata Arief, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: Kali Bekasi Sepanjang 15,5 Kilometer Segera Dinormalisasi

Ia menjelaskan, normalisasi Kali Bekasi diperlukan untuk menambah lebar kali agar dapat menampung air lebih banyak dari Sungai Cikeas dan Cileungsi.

Lebar Kali Bekasi saat ini sekitar 25 hingga 45 meter. Lebar sungai yang dibutuhkan untuk 80 hingga 90 meter.

"Penambahan lebar Kali Bekasi, tentunya harus dilakukan pembebasan lahan, dan untuk pembebasan lahan, dari BBWSCC diusulkan kepada Pemkot Bekasi. Untuk melakukan pembebasan lahan, saat ini akan dilakukan rapat pembahasan," ujar Arief.

Soal titik mana saja yang akan dinormalisasi dan besaran dana untuk pembebasan lahan, Pemkot Bekasi masih membahas dan mengkajinya.

Kementerian PUPR akan menormalisasi Kali Bekasi dengan memprioritaskan wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor.

Staf Khusus Kementerian PUPR Bidang Sumber Daya Air, Firdaus Ali, kemarin mengatakan, rencana normalisasi Kali Bekasi yang telah disusun melalui BBWSCC dilakukan karena kondisi tanggul yang rusak dan sudah sering longsor.

Anggaran dan pengerjaan belum bisa ditentukan karena baru dua dari tiga persyaratan pelaksanaan normalisasi yang diselesaikan. Kedua syarat yang sudah dituntaskan itu yakni dokumen studi kelayakan dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Sementara satu syarat lainnya yakni berkaitan dengan ketersedian lahan. Hal itu merupakan bagian yang dikerjakan Pemkot Bekasi.