Pemilihan Wagub DKI Dianggap Lambat karena PKS dan Gerindra Lama Sepakati Nama

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Pansus pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta, Bestari Barus, membantah anggapan kandidat wagub DKI Ahmad Syaikhu yang menyebut pihaknya terlalu lama dalam menggelar pemilihan.

Menurut dia, lamanya wagub terpilih disebabkan partai Syaikhu, PKS dan rekan koalisinya Partai Gerindra yang terlalu lama menetapkan nama.

"Kalau DKI, kan, ini karena ketidakmampuan kedua partai pengusung bersepakat hingga mundurnya 4-5 bulan. Bukan pansus-nya. Makanya saya keberatan sama Syaikhu itu, masa dibilang pansus lambat," kata Bestari ketika dihubungi, Selasa (28/5/2019).

Baca juga: Disebut Bisa Batal Jadi Cawagub DKI, Ini Kata Ahmad Syaikhu

Bestari mengatakan, di Provinsi Riau yang pernah menjalani pemilihan wagub, pansus harus bekerja dua bulan untuk menyiapkan pemilihan. Sementara di Jakarta, pansus baru terbentuk.

Setelah ini, pansus harus menyusun tata tertib, kemudian membentuk panitia pemilihan (panlih) yang bertugas menggelar pemilihan.

Pansus juga akan kembali mengundang Kementerian Dalam Negeri dan KPU Jakarta untuk membimbing proses pemilihan.

Baca juga: Syaikhu Terancam Batal Jadi Cawagub DKI

Pemilihan ditargetkan baru bisa digelar Agustus jika tak ada kejadian luar biasa seperti pembatalan dua nama kandidat atau anggota DPRD yang tak kuorum saat pemilihan digelar.

"Dia enggak mengerti tata aturan terus bilang pansus lambat. Pansus baru tiga hari kok. Kayak begitu pengin mimpin Jakarta, gagal paham, ya susah," ujarnya. 

Mantan Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu menilai proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta sudah terlalu lama.

Baca juga: Soal Cawagub DKI, Anies Tunggu Pengumuman Hasil Pileg

Sebab hingga hari ini, proses pemilihan baru sebatas perumusan tata tertib pemilihan. Padahal, dirinya dan Agung Yulianto sudah lama dicalonkan sebagai wagub DKI pengganti Sandiaga Uno.

"Sudah terlalu lama," kata Syaikhu usai menjadi khatib shalat Jumat di Masjid Fatahillah Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Padahal, kata Syaikhu, banyak persoalan di DKI Jakarta yang harus ditangani. Gubernur Anies Baswedan dinilai membutuhkan pendamping untuk mempercepat kerja.