Halte Transjakarta Dinilai Ketinggalan Zaman, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas beranggapan bahwa sebagian besar Halte Transjakarta sudah tak sesuai dengan zaman.

Renovasi halte, menurutnya, jadi salah satu pekerjaan rumah yang cukup mendesak jika Pemprov DKI Jakarta ingin konsisten menggaungkan ajakan, agar warga beralih ke angkutan umum.

"Kondisi operasional Transjakarta kan sudah tidak sesuai dengan rancangan dulu. Semua halte (Transjakarta) di Jakarta sudah harus direnovasi sesuai perkembangan Jakarta. Karena saat dibangun dulu, halte-halte itu hanya didasarkan pada kebutuhan untuk dilewati satu koridor," ujar Darmaningtyas ketika dihubungi Kompas.com, pada 28 Juni 2019 lalu.

Darmaningtyas menjadikan Koridor 1 Transjakarta Blok M-Kota sebagai contoh. Koridor yang resmi beroperasi pada Januari 2004 silam itu, awalnya hanya melayani satu rute, yakni rute Blok M-Kota dan sebaliknya.

Seiring waktu berjalan dan meningkatnya okupansi Transjakarta, halte-halte yang berada di dalam satu koridor tak lagi eksklusif, melainkan bisa jadi lokasi transfer penumpang dari rute yang berlainan.

"Sekarang kan di koridor itu ada yang melayani rute Pinang Ranti-Kota, rute ke Grogol, Kampung Melayu, Pasar Minggu, Manggarai. Semua itu kan jadi memakai halte di Koridor 1," kata Darmaningtyas.

"Sama seperti di Pasar Senen, tadinya hanya ke Koridor 3 Pulogadung, tapi sekarang dilewati bus ke arah Pinang Ranti dan Kampung Rambutan juga," ujarnya.

Baca juga: Transjakarta Buka Rute Baru untuk Penghuni Rusunami DP Rp 0

Selain itu, kualitas halte juga mendesak untuk ditingkatkan, apabila Pemprov DKI Jakarta hendak menjadikan sistem bus rapid transit (BRT) Transjakarta sebagai moda angkutan umum untuk semua warga. Misalnya, belum semua halte Transjakarta ramah bagi kalangan disabilitas.

"Salah satu PR yang harus diselesaikan juga adalah membuat Transjakarta aksesibel bagi difabel, manula, ibu hamil, dan anak-anak. Sistem BRT di seluruh dunia juga mewajibkan hal itu, kan BRT melayani semua warga," kata Darmaningtyas.

Menurut Darmaningtyas, persoalan ini menyangkut sejumlah instansi. PT Transjakarta selaku operator dinilai tidak bisa mengerjakan renovasi halte sendirian. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga diminta menaruh perhatian lebih pada masalah ini.

Baca juga: Bos Transjakarta Minta Anggaran Rp 100 Miliar untuk Operasikan Bus Listrik

Apalagi, menurut Darmaningtyas, okupansi Transjakarta terus menggemuk setiap tahun. Hal itu sebagai suatu fenomena yang membawa Jakarta diakui dan masuk dalam tiga besar kota dengan inovasi transportasi terbaik di dunia, versi Sustainable Transport Award (STA) 2020.

"Yang penting adalag koordinasi antarinstansi. PT Transjakarta itu, setahu saya, penginnya semua halte dapat diakses kaum difabel. Tapi yang membangun kan Dinas Bina Marga," kata Darmaningtyas.

"Bina Marga harusnya sudah melakukan perombakan. Rujukannya, yang dibangun Gubernur Anies Baswedan di Sudirman, Polda Metro Jaya, Ratu Plaza, Gelora Bung Karno, Bundaran HI, saya kira itu contoh halte yang memadai. Ke depan saya kira harus dibangun halte-halte seperti itu," ujarnya.