Awal September Ini, Serapan APBD DKI Baru 45,4 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 baru terserap 45,4 persen hingga Selasa (3/9/2019) ini. 

Dari total nilai APBD DKI 2019 sebesar Rp 80,9 triliun, anggaran yang sudah diserap baru sebesar Rp 36,7 triliun.

Tingkat penyerapan anggaran itu dapat dilihat melalui laman http://publik.bapedadki.net.

Penyerapan anggaran belanja dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Untuk belanja langsung, tingkat penyerapannya 37,9 persen atau Rp 17,5 triliun dari alokasi anggaran Rp 46,3 triliun. Belanja langsung isinya merupakan belanja barang dan jasa.

Sementara penyerapan belanja tidak langsung mencapai 55,5 persen atau Rp 19,1 triliun dari alokasi anggaran Rp 34,5 triliun. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, hibah, subsidi, bantuan sosial, dan lain-lain.

Baca juga: Serapan APBD DKI 2019 Baru 33,5 Persen, Paling Rendah Dinas Perumahan

Dari semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tingkat penyerapan anggaran yang paling rendah yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim). Dari alokasi anggaran Rp 2,46 triliun, anggaran yang diserap baru Rp 320,5 miliar atau 13 persen.

Penyerapan anggaran Dinas Sumber Daya Air menempati posisi kedua terendah. Anggaran yang diserap yaitu Rp 826,3 miliar dari alokasi anggaran Rp 3,8 triliun. Persentasenya 21,3 persen.

Di posisi ketiga terendah yakni Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Dari alokasi anggaran Rp 1,5 triliun, anggaran yang diserap sebesar Rp 413,8 miliar atau 27,2 persen.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, realisasi APBD DKI 2019 ditargetkan mencapai 90 persen hingga akhir tahun nanti.

"Insya Allah akhir tahun (penyerapan) kita baguslah. Mudah-mudahan 90 persen ya, tapi kita lihat lagi nanti," kata Sri.

Menurut Sri, setiap SKPD memiliki serapan perkiraan sendiri (SPS) yang menjadi acuan serapan anggaran mereka. Dia mengakui, serapan anggaran Dinas Perumahan memang masih rendah.

"Iya, perumahan memang rendah. Nah itu nanti kami akan bahas dan diskusikan, apa solusinya, kenapa bisa rendah. Pokoknya kami upayakan agar bisa melambung penyerapannya," ujar Sri.