Polemik Jalur Sepeda Bercat Impor dengan Anggaran Rp 73 Miliar....

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan mengusulkan Rp 73 miliar untuk pembangun jalur sepeda.

Dana itu dianggarkan Dinas Perhubungan dalam kegiatan pemeliharaan prasarana rekayasa lalu lintas di koridor busway.

Adapun anggaran itu semula Rp 4,4 miliar lalu ada penambahan dana Rp 69,2 miliar hingga total anggarannya menjadi Rp 73,7 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya juga sudah memiliki master plan terkait pembangunan jalur sepeda itu. Ia menargetkan tahun 2022, sepanjang 500 kilometer jalur sepeda selesai.

“Tahun ini kami targetkan selesai 69 kilometer. Sehingga tambahan ini akan digunakan untuk membangun secara bertahap,” kata Syafrin.

Anggaran Terpaksa Ditunda

Namun,anggaran itu ditunda sesuai kesepakatan anggota DPRD Komisi B saat rapat dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tentang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Kesepakatan itu ditunda lantaran Komisi B ingin mengetahui rencana induk pembangunan jalur sepeda keseluruhannya.

Komisi B menilai rencana jalur sepeda ini belum jelas. Mereka juga mempertanyakan tiba-tiba saja anggaran itu melonjak naik.

Baca juga: DPRD DKI Pertanyakan Lonjakan Anggaran Pembangunan Jalur Sepeda hingga Rp 73,7 M

Sekertaris Komisi B Pandapotan Sinaga juga mempertanyakan kenaikan angka anggaran yang tinggi. Padahal, jalur sepeda dinilai bukanlah suatu program yang mendesak.

“Kenapa angka tiba-tiba naik program gimana? perencanaannya gimana? ini saya pikir anggaran dipaksakan? Masa sekian hari naik? Kalau belum mendesak ya hapus saja,” kata Pandapotan.

Penjelasan Dishub Anggaran Naik Tiba-tiba

Syafrin menjelaskan, perubahan anggaran ke Rp 73 miliar itu lantaran program jalur sepeda saat ini menjadi prioritas Pemrov DKI Jakarta. 

Sementara, awalnya program itu hanya program biasa. Sehingga ketika ada revisi anggaran KUA PPAS awal Oktober ini langsung ditambahkan anggaran oleh pihaknya.

“Jadi bulan Juli sudah program sudah ada tapi belom kami implementasikan ke prioritas utama. Saat ini Pemrov memprioritaskan program ini artinya kebutuhan jadi penting sehingga kami tambahkan anggarannya. Terus dari operator angkutan umum apakah dari commuterline, transjakarta, MRT, LRT juga kami fasilitasi jalur sepeda agar pergerakan dari dan ke stasiun terdekat bisa mudah,” ucap Syafrin.

Baca juga: Ini Rincian Anggaran Pembangunan Jalur Sepeda Sebesar Rp 73 Miliar

Syafrin juga menyebut anggaran tersebut itu tidak sepenuhnya menggunakan jalur sepeda. Melainkan dibagi dua kegiatan untuk pembangunan jalur sepeda dan marka ganjil genap.

Dari dua kegiatan itu, ada lima komponen pengalokasian anggaran tersebut.