Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Jalur Sepeda Bercat Impor dengan Anggaran Rp 73 Miliar....

Kompas.com - 30/10/2019, 09:54 WIB
Cynthia Lova,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan mengusulkan Rp 73 miliar untuk pembangun jalur sepeda.

Dana itu dianggarkan Dinas Perhubungan dalam kegiatan pemeliharaan prasarana rekayasa lalu lintas di koridor busway.

Adapun anggaran itu semula Rp 4,4 miliar lalu ada penambahan dana Rp 69,2 miliar hingga total anggarannya menjadi Rp 73,7 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya juga sudah memiliki master plan terkait pembangunan jalur sepeda itu. Ia menargetkan tahun 2022, sepanjang 500 kilometer jalur sepeda selesai.

“Tahun ini kami targetkan selesai 69 kilometer. Sehingga tambahan ini akan digunakan untuk membangun secara bertahap,” kata Syafrin.

Anggaran Terpaksa Ditunda

Namun,anggaran itu ditunda sesuai kesepakatan anggota DPRD Komisi B saat rapat dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tentang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Kesepakatan itu ditunda lantaran Komisi B ingin mengetahui rencana induk pembangunan jalur sepeda keseluruhannya.

Komisi B menilai rencana jalur sepeda ini belum jelas. Mereka juga mempertanyakan tiba-tiba saja anggaran itu melonjak naik.

Baca juga: DPRD DKI Pertanyakan Lonjakan Anggaran Pembangunan Jalur Sepeda hingga Rp 73,7 M

Sekertaris Komisi B Pandapotan Sinaga juga mempertanyakan kenaikan angka anggaran yang tinggi. Padahal, jalur sepeda dinilai bukanlah suatu program yang mendesak.

“Kenapa angka tiba-tiba naik program gimana? perencanaannya gimana? ini saya pikir anggaran dipaksakan? Masa sekian hari naik? Kalau belum mendesak ya hapus saja,” kata Pandapotan.

Penjelasan Dishub Anggaran Naik Tiba-tiba

Syafrin menjelaskan, perubahan anggaran ke Rp 73 miliar itu lantaran program jalur sepeda saat ini menjadi prioritas Pemrov DKI Jakarta. 

Sementara, awalnya program itu hanya program biasa. Sehingga ketika ada revisi anggaran KUA PPAS awal Oktober ini langsung ditambahkan anggaran oleh pihaknya.

“Jadi bulan Juli sudah program sudah ada tapi belom kami implementasikan ke prioritas utama. Saat ini Pemrov memprioritaskan program ini artinya kebutuhan jadi penting sehingga kami tambahkan anggarannya. Terus dari operator angkutan umum apakah dari commuterline, transjakarta, MRT, LRT juga kami fasilitasi jalur sepeda agar pergerakan dari dan ke stasiun terdekat bisa mudah,” ucap Syafrin.

Baca juga: Ini Rincian Anggaran Pembangunan Jalur Sepeda Sebesar Rp 73 Miliar

Syafrin juga menyebut anggaran tersebut itu tidak sepenuhnya menggunakan jalur sepeda. Melainkan dibagi dua kegiatan untuk pembangunan jalur sepeda dan marka ganjil genap.

Dari dua kegiatan itu, ada lima komponen pengalokasian anggaran tersebut.

Pertama, Pemrov DKI mengalokasikan sekitar Rp 496 juta untuk rambu lalu lintas allumunium composite sepanjang 300 meter persegi.

Kedua, dana itu dialokasikan juga sekitar Rp 11 miliar untuk marka jalan thermoplastic putih sepanjang 34.700 meter persegi.

Ketiga, anggaran itu juga dialokasikan untuk Marka coldplastic bewarna sebesar Rp 61 miliar sepanjang 89.888 meter persegi.

Keempat, pembuatan marka thermoplastic kuning sepanjang 472 meter persegi dialokasikan sebesar Rp 146 juta.

“Terakhir anggaran itu digunakan untuk pita penggaduh sepanjang 450 meter persegi dengan anggaran Rp 439 juta,” tuturnya.

Anggaran Cat Impor

Anggaran paling besar itu tercantum dalam kegiatan Marka coldplastic bewarna dengan anggaran Rp 61 miliar.

Ada tiga cat yang dipakai untuk pembuatan jalur sepeda maupun marka ganjil genap, yakni merah, hijau, dan kuning. Sementara, putih untuk pembatasnya.

Menurut Syafrin, cat bewarna yang digunakan menggunakan bahan coldplastic ini diimportnya dari luar negeri.

Sementara untuk yang berwarna putih bisa dibeli di dalam negeri.

Baca juga: Anggaran Pembuatan Jalur Sepeda Rp 73 Miliar, Dishub DKI: Catnya Impor

Ia mengatakan, pembelian cat itu sudah rutin digunakan untuk keperluan Dishub yang lain.

Syafrin mengatakan, alasan tetap menggunakan cat import itu lantaran memiliki kualitas yang baik dan bisa tahan hingga delapan tahun.

"Daya tahan marka coldplastic bisa sampai 8 tahun, selama jalan tidak rusak," kata dia.

Jumlah pesepeda diklaim meningkat

Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) mengungkapkan, ada peningkatan tiga kali lipat jumlah pesepeda yang melintas di jalur sepeda saat uji coba.

Adapun uji coba sepeda itu sudah dilaksanakan sejak 17 September 2019 kemarin.

Penelitian ITDP itu dilakukan pada tiga hari Senin, Rabu, dan Jumat di empat jalur saat uji coba di Jakarta pada jam-jam sibuk sekitar pukul 07.00 WIB hingga 08.00 WIB. Adapun jalur yang diteliti, yakni MH Thamrin, Imam Bonjol, Pramuka,dan Pemuda.

“Lebih tepatnya begini sampai bulan Oktober ini dengan uji coba jalur sepeda, jumlah pesepeda meningkat lebih dari 3 kali lipat,” ujar Faela Sufa, Direktur ITDP Indonesia.

Misalnya, sebelumnya pada Jalan MH Thamrin ke arah TU Gas terdapat peningkatan 2,1 kali.

Sebelumnya, di MH Thamrin terdapat 23 sepeda di jam-jam sibuk, namun saat ini setelah ada uji coba ada peningkatan menjadi 48,5 sepeda.

Lalu pada jalan Imam Bonjol ada peningkatan 3,8 kali.

Baca juga: [POPULER JABODETABEK] Kisah Wiyogo, Menggusur Warga Jakarta | Kantor Q-Net Digerebek | Tanda Tanya Anggaran Jalur Sepeda Rp 73 M

Sebelumnya, di Imam Bonjol terdapat 11 sepeda di jam-jam sibuk, namun saat ini setelah ada uji coba ada peningkatan menjadi 42sepeda.

Kemudian pada jalan Pramuka peningkatannya tidak terukur.

Sementara pada jalan Pemuda ada peningkatan 5,6 kali.

Sebelumnya, di Pemuda terdapat 8 sepeda di jam-jam sibuk, namun saat ini setelah ada uji coba ada peningkatan menjadi 45 sepeda di jam-jam sibuk.

Terkait urgensinya,Syafrin menyebutkan saat ini selama hampir sekitar satu bulan jalur sepeda berlangsung saat uji coba ada peningkatan jumlah pesepeda di sejumlah jalur sepeda.

“Peningkatan 580 persen artinya rata-rata 8 orang per jam yang melintas jadi 47 atau 48 pesepeda per jam,” kata Syafrin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com