DPRD DKI Pertanyakan Lonjakan Anggaran Pembangunan Jalur Sepeda hingga Rp 73,7 M

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terpaksa menunda pembangunan jalur sepeda pada 2020.

Adapun anggaran yang dialokasikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk pembangunan jalur sepeda sebesar Rp 73,7 miliar.

Penundaan itu disepakati oleh DPRD Komisi B saat rapat dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tentang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Baca juga: Jalur Sepeda Dibangun di Trotoar Sudirman, DKI Akan Sediakan Marka Pembatas

Kesepakatan itu ditunda lantaran Komisi B ingin mengetahui rencana induk pembangunan jalur sepeda secara keseluruhan.

“Ini untuk jalur sepeda kita sepakat untuk ditunda, ya,” ujar Sekretaris Komisi B Pandapotan Sinaga di DPRD DKI, Senin (28/10/2019) malam.

Komisi B menilai, rencana jalur sepeda belum jelas. Mereka juga mempertanyakan mengapa tiba-tiba anggaran itu melonjak naik.

Anggaran jalur sepeda masuk dalam anggaran Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di koridor busway.

Awalnya terlihat anggaran itu semula Rp 4,4 miliar, lalu ada penambahan Rp 69,2 miliar hingga total anggarannya menjadi Rp 73,7 miliar.

Baca juga: Denda Tilang Pelanggar Jalur Sepeda Sebesar Rp 500.000

Pandapotan mempertanyakan lonjakan kenaikan anggaran tersebut. Padahal, jalur sepeda dinilai bukan suatu program yang mendesak.

“Kenapa angka tiba-tiba naik, program gimana? Perencanaannya gimana? Ini saya pikir anggaran dipaksakan. Masa sekian hari naik? Kalau belum mendesak, ya hapus saja,” kata Pandapotan.

Pendapat senada disampaikan Manuara Siahaan, anggota Komisi B lainnya.

Menurut dia, jalur sepeda belum bisa mengurangi kemacetan. Ia meminta Dishub DKI menyiapkan master plan jalur sepeda itu.

Jika tak bisa menunjukkan master plan, ia mengancam untuk mencoret anggaran itu.

“Kalau tidak bisa menunjukkan master plan, dicoret saja,” ucap Pandapotan.

Baca juga: Dishub DKI: Jalur Sepeda Banyak Diokupasi Ojek Online dan Parkir Mobil

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syarif mengatakan, pihaknya sudah memiliki master plan.