Denda Tilang Pelanggar Jalur Sepeda Sebesar Rp 500.000

Kompas.com - 10/10/2019, 13:46 WIB
Kondisi jalur sepeda di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAKondisi jalur sepeda di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir mengatakan, polisi akan menerapkan denda tilang kepada pengendara mobil dan sepeda motor yang masuk ke jalur sepeda. Hal tersebut dikatakan Nasir dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/10/2019).

"Mengacu pada Undang-undang tentang Lalu Lintas pelanggaran rambu Pasal 287 ayat 1 dengan denda Rp 500.000 atau kurungan dua bulan," kata Nasir.

Dia menambahkan, penerapan denda tilang itu itu diberlakukan karena keberadaan jalur sepeda dilindungi undang-undang.

Baca juga: Petugas Dishub Akan Sosialisasikan Jalur Sepeda dengan Bersepeda

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memperkuat keberadaan jalur sepeda. Hal itu terdapat pada Pasal 25 huruf g UU itu yang menyebutkan, setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.

"Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas," kata Nasir.

Namun, denda tersebut akan diberlakukan setelah masa uji coba di setiap fase jalur selesai.

Sebelumnya, uji coba jalur sepeda ini akan dibagi dalam tiga fase dengan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda selama 2 bulan penuh.

Fase pertama, sebanyak tujuh jalur akan diujicobakan pada 20 September-19 November 2019, yakni:

1. Jalan Medan Merdeka Selatan

2. Jalan M.H Thamrin

3. Jalan Imam Bonjol

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Hanya Pakai Rambu, Satpol PP Berjaga di JPO agar Tak Dilintasi Pengguna Skuter Listrik

Tak Hanya Pakai Rambu, Satpol PP Berjaga di JPO agar Tak Dilintasi Pengguna Skuter Listrik

Megapolitan
Beribu Alasan Pengusaha Tolak Kenaikan UMK di Bekasi

Beribu Alasan Pengusaha Tolak Kenaikan UMK di Bekasi

Megapolitan
Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Megapolitan
5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

Megapolitan
BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Megapolitan
Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Megapolitan
Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Megapolitan
Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Megapolitan
Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Megapolitan
Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Megapolitan
Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X