Defisit Anggaran DKI yang Berujung Pemangkasan Dana Revitalisasi TIM hingga Subsidi Tarif Transjakarta...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami defisit anggaran untuk tahun 2020.

Anggaran yang mulanya diajukan dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon sementara (KUA-PPAS) 2020 sebesar Rp 95,9 triliun pada Juli 2019 berubah menjadi Rp 89,4 triliun pada 23 Oktober lalu.

Perubahan sebesar Rp 6 triliun ini diusulkan dalam rapat perdana pembahasan rancangan KUA-PPAS bersama Banggar DPRD DKI.

Pembahasan kemudian berlanjut di komisi-komisi DPRD DKI. Hasilnya, rancangan anggaran belanja membengkak jadi Rp 97 triliun, sementara rancangan anggaran pendapatan menurun jadi Rp 87,1 triliun.

"Dari kertas kerja kami, ini kemampuan keuangan hanya Rp 87,1 triliun, sementara total dari kegiatan dan hasil pembahasan dengan komisi itu masih menyentuh angka Rp 97 triliun. Jadi masih harus mengurangi Rp 10 triliun," ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Tekan Defisit Anggaran, 30 Gedung Sekolah Batal Direhab pada 2020

Defisit ini berujung pada pemangkasan di sejumlah pos anggaran, termasuk anggaran penyertaan modal daerah (PMD) yang diberikan untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemangkasan anggaran revitalisasi TIM

Salah satu anggaran yang terkena dampak dari defisit adalah revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).

Apalagi belakangan revitalisasi ini menjadi polemil karena adanya rencana pembangunan hotel dalam dalam pusat kebudayaan yang dikerjakan badan usaha milik Pemprov DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Karena itu, DPRD DKI memangkas penyertaan modal daerah (PMD) Jakpro sebesar Rp 400 miliar untuk revitalisasi TIM dalam KUA-PPAS 2020.

"(PMD) sudah kami potong Rp 400 miliar, cuma kami kasih untuk TIM Rp 200 miliar, tidak boleh ada hotel," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).

Prasetio mengingatkan, Jakpro tidak boleh membangun area komersil dalam revitalisasi TIM, termasuk hotel. Apalagi, banyak hotel yang sudah berdiri di kawasan TIM.

"Revitalisasi ya revitalisasi yang baik lah, jangan sampai ada komersilnya. Kiri kanan kan sudah banyak hotel," kata dia.

Secara keseluruhan, PMD untuk Jakpro dipangkas Rp 1,9 triliun.

Komisi B DPRD DKI Jakarta mulanya merekomendasikan PMD untuk Jakpro sebesar Rp 4,6 triliun. Namun, karena rancangan KUA-PPAS defisit, PMD tersebut dipangkas menjadi Rp 2,7 triliun dalam rapat pimpinan gabungan antara DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta.