DPRD DKI Kritik Rusunami DP Rp 0, Harga Tak Terjangkau hingga Proses Rumit

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menilai program rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down payment Rp 0 bertolak belakang dengan visi untuk menyediakan hunian yang layak dengan harga terjangkau.

Sebab, banyak warga yang mengeluhkan harga satu unit rusunami tersebut.

"Banyak masyarakat DKI Jakarta yang mengeluh dengan harga rumah DP Rp 0 tersebut yang harganya tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujar anggota Fraksi PDI-P Jhonny Simanjuntak menyampaikan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengkritik lambatnya proses pembelian rusunami dengan DP Rp 0 karena proses yang tidak jelas di Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) dan Bank DKI.

Baca juga: Fraksi PKS Soroti Lambatnya Penetapan Penghuni Rusunami DP Rp 0

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin berujar, banyak pendaftar yang tidak mengetahui status permohonannya untuk membeli DP Rp 0. Padahal, banyak warga yang ingin membeli rusunami tersebut.

"UFPRS dan Bank DKI perlu memperbaiki prosedur dan persyaratan untuk kepemilikan rusunami samawa (DP Rp 0) ini dengan tetap menganut prinsip kehati-hatian untuk menghindari kemacetan pembayaran cicilan," kata Arifin dalam rapat paripurna tersebut.

Fraksi Partai Demokrat mengkritik hal yang sama dengan Fraksi PKS. Ketua Fraksi Demokrat Desie Christhyana Sari menuturkan, proses pembelian rusunami DP Rp 0 terlalu rumit.

"Fraksi Partai Demokrat melihat adanya permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu prosedur DP Rp 0 yang rumit dan berlarut-larut," ucap Desie.

Fraksi Demokrat juga menyoroti unit rusunami DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, yang baru terjual sekitar 100 unit atau 12,82 persen dari total hunian 780 unit.

Prosedur pembelian rusunami DP Rp 0, kata Desie, harus dipercepat. Apalagi, badan usaha milik Pemprov DKI akan kembali membangun rusunami DP Rp 0 di lokasi lain.

Baca juga: Banyak Pendaftar Tak Lolos Verifikasi Bank, Rusunami DP Rp 0 Baru Terjual 100 Unit dari 780 Unit

Fraksi Demokrat juga meminta data konkret para pembeli unit rusunami DP Rp 0 yang sudah disetujui bank. Fraksi Demokrat mengingatkan, jangan sampai rusunami DP Rp 0 dibeli warga yang sudah memiliki rumah.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra menyoroti anggaran dana talangan untuk uang muka membeli unit DP Rp 0 yang dipangkas dari Rp 2 triliun menjadi Rp 500 miliar dalam rancangan anggaran 2020.

Fraksi Gerindra meminta Pemprov DKI untuk mencari skema pendanaan lain dengan dipangkasnya anggaran dana talangan untuk uang muka.

Fraksi Gerindra juga menyoroti realisasi pembangunan rusunami DP Rp 0 yang tak sesuai target.

"Program unggulan yang semestinya berjalan sejak 2018 dan baru 2019 direalisasikan sebanyak 780 unit di Klapa Village, semestinya 2020 dapat tergambar tambahan sebanyak 2.000 unit untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi warga Jakarta," kata anggota Fraksi Gerindra Purwanto.

Adapun harga unit tipe 21 rusunami DP Rp 0 di Pondok Kelapa dijual sekitar Rp 210 juta, sementara harga unit tipe 36 dijual sekitar Rp 320 juta, belum termasuk pajak.

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana talangan untuk uang muka pembelian rusunami DP Rp 0. Dana talangan yang disiapkan maksimal 20 persen dari harga rumah.

Pemprov DKI mengusulkan anggaran Rp 2 triliun untuk dana talangan uang muka DP Rp 0 dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Namun, anggaran itu dipangkas menjadi Rp 500 miliar karena rancangan KUA-PPAS 2020 sempat defisit.