Tanggapi Interupsi dan Walk Out 4 Fraksi DPRD DKI, M Taufik: Tidak Ada Hak Menolak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik, menanggapi protes dan walk out dari beberapa Fraksi DPRD dalam Rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun 2019.

Menurut dia, protes hingga walk out tak seharusnya dilakukan karena tidak ada hak menolak APBD yang sudah disahkan.

"Aturan kita ada PP Nomor 12, jadi tidak ada hak menolak karena APBD-nya sudah disahkan secara bersama tinggal mencocokkan saja. Jadi bentuknya rekomendasi, itu aturan," ucap Taufik saat dikonfirmasi, Selasa (8/9/2020).

Baca juga: Hujan Interupsi hingga Walk Out Warnai Rapat Pertanggungjawaban APBD 2019 DKI Jakarta

Taufik berujar, anggota DPRD yang melakukan interupsi harus diberikan penjelasan lebih lanjut.

"Karena itu saya kira perlu penjelasan lebih lanjut tentang aturan-aturan itu pada seluruh anggota Dewan," kata dia.

Mengenai protes para anggota terkait hasil reses yang dinilai tidak diakomodasi, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini menjelaskan bahwa hasil reses adalah untuk program tahun 2021.

Hasil reses 106 anggota itu harus dimasukkan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Hasil reses sekarang adalah untuk program 2021. Jadi memang dia kan harus masuk di dalam RKPD. Enggak bisa satu anggota Dewan datang ke wali kota, 'eh beresin ya jalan depan rumah gue, eh gorong-gorong depan rumah gue beresin'. Itu bisa 50.000 item kalau begitu," jelasnya.

Baca juga: Saat Anies Ditinggal 4 Fraksi DPRD yang Walk Out pada Rapur Pertanggungjawaban APBD 2019...

Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan Raperda P2APBD DKI tahun 2019 diwarnai interupsi dari para anggota DPRD DKI Jakarta.

Mereka menganggap laporan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menggunakan dana tahun 2019, mengada-ada.

Mulanya, Anggota fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim meminta interupsi saat rapat paripurna.

Hakim menyatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Pemprov DKI tidak rinci.

Selain itu, Ia juga menganggap laporan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami dari Fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Hakim.

Baca juga: Diwarnai Protes dan Walk Out, Pertanggungjawaban APBD 2019 Pemprov DKI Tetap Disetujui DPRD

Anggota fraksi PSI DPRD DKI, August Hamanongan juga menyatakan protes atas laporan itu.