Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemkot Bekasi Mulai Data Penerima Vaksin Covid-19, Siapa Saja yang Jadi Prioritas Menurut Ahli?

Kompas.com - 21/10/2020, 06:17 WIB
Cynthia Lova,
Jessi Carina

Tim Redaksi


BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi mulai mendata warganya untuk mendapat vaksin.

Pasalnya Kota Bekasi hanya dijatah mendapat vaksin untuk disuntikkan ke 480.000 jiwa pada awal 2021.

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Miko Yunis Wahyono menyarankan agar penerima vaksin yang didahulukan adalah petugas kesehatan.

"Jadi yang divaksinasi itu yang paling besar berisiko terinfeksi virus adalah petugas kesehatan, semua epidemiologi rasanya sependapat," ujar Miko saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).

Selain petugas kesehatan, Miko juga menyarankan agar petugas publik juga jadi prioritas penerima vaksin.

Baca juga: Klaim Biaya Penanganan Covid-19, RS di Kota Bekasi Baru Dapat 37 Persen dari Kemenkes

Pejabat publik yang dimaksud yakni polisi, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan beberapa instansi lainnya yang kerap bertemu dengan masyarakat.

"Kalau pejabat publik bisa tua bisa muda, tetapi kan masalahnya pekerjaannya dia harus ketemu publik, itu kita enggak tahu sakit atau tidak (publiknya)," ucap Miko.

Dia mengatakan, vaksin juga harus diberikan kepada masyarakat yang kerap berada di luar rumah.

Miko tak setuju jika vaksin diberikan ke lansia. Pasalnya, kata dia, lansia seharusnya terus berada di rumah.

"Kalau vaksin di area klaster rumah tangga banyak jadi semua rumah tangga di vaksin saja, itu kan enggak benar. Cara yang paling benar kan orang yang berisiko, kalau orang tua, kalau dia keluar-keluar, ya orang tua yang bandel aja," tutur dia.

Baca juga: Wagub DKI: Vaksin Covid-19 Diutamakan untuk Tenaga Kesehatan

Adapun Pemkot Bekasi kini tengan menyusun micro planning atau skenario pemberian vaksin Covid-19.

Di dalam skenario itu, ada klasterisasi penduduk yang nantinya akan diberikan Covid-19. Pasalnya tak semua warga Bekasi mendapatkan vaksin Covid-19.

Klasterisasi penduduk itu akan dibagi per kelurahan melihat kepadatan jumlah penduduknya.

Nantinya akan dipilih siapa saja penduduk di dalam satu kelurahan tersebut yang diprioritaskan untuk dapat vaksin tahap pertama.

Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Bekasi Dezi Syukrawati mengatakan, tiap kecamatan akan mendapat jatah vaksin yang berbeda. Hal itu tergantung banyaknya sebaran kasus Covid-19 di wilayah tersebut.

"Untuk krosceknya kita akan memberi format ke wilayah. Kemudian nantinya itu yang akan jadi pijakan kroscek dengan data yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil). Tetapi jangan salah ya, ini data bisa saja tidak seluruh penduduk tercapai karena kita datanya terbatas," kata Dezi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

Megapolitan
Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Megapolitan
Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Megapolitan
Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Megapolitan
Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Megapolitan
Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Megapolitan
Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap 'Groundbreaking' MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com