Ketua DPW PSI: Ikut Rapat Bukan Berarti Menyetujui Kenaikan Gaji DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Michael Victor Sianipar menegaskan Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta menolak usulan kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta tahun 2021.

Dia berpendapat, pandangan Fraksi PSI yang disampaikan dalam sidang paripurna pandangan umum di DPRD merupakan sikap partai yang sah.

"Pandangan umum fraksi adalah sikap partai. Jadi kalau ditanya di rapat ini ada ngomong apa pandangan umum fraksi adalah sikap partai yang paling sah dan final," kata Michael dalam webinar, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: DPW PSI Sindir DPRD DKI, Minta Naik Gaji Saat Pendapatan ASN Dipotong 50 Persen

Michael menjawab tudingan bahwa seluruh anggota PSI di DPRD DKI Jakarta menyetujui rancangan RKT tersebut. Menurutnya, anggota yang mengikuti rapat pembahasan RKT tidak bisa disamakan dengan menyetujui rancangannya.

Michael menegaskan, partai ada dalam setiap pengambilan keputusan guna memastikan keputusan yang diambil masuk akal.

"Bahwa kalau ikut rapat bukan berarti menyetujui. Kan kami punya kewajiban untuk ikut rapat, kalau enggak ikut rapat nanti dibilang salah," kata Michael.

Dia menambahkan, seluruh anggota juga menyadari jika kenaikan alokasi anggaran dalam RKT tersebut tidak pantas, terlebih dalam situasi pandemi dan kesulitan eknomi seperti saat ini.

"Dan saya yakin betul bahwa setiap anggota dewan kami menyadari bahwa kenaikan tersebut tidaklah pantas," kata Michael.

Baca juga: PSI Minta Partai Lain Tegas Ambil Sikap soal Kenaikan Gaji DPRD DKI 2021

Michael sebelumnya menolak tuduhan bahwa PSI tidak konsisten dalam menolak kenaikan pendapatan DPRD DKI Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa PSI tegas menolak adanya kenaikan pendapatan DPRD pada 2021 mendatang, terlebih saat masa pandemi Covid-19 ini.

Michael menjelaskan, setiap pengambilan keputusan strategis terlebih yang berkaitan dengan anggaran pemerintahan, PSI akan melakuukan rapat sebelum anggaran tersebut disahkan melalui sidang paripurna.

"Hasil rapat itu memutuskan bahwa kenaikan gaji, tunjangan dan lain-lain seperti ini di tengah krisis ekonomi tidak pantas," kata Michael.

Itulah sebabnya, kata Michael, PSI memberikan instruksi kepada kadernya di DPRD untuk menyampaikan pandangan umum menolak saat sidang paripurna nanti.

Baca juga: Dinilai Mencla-mencle soal Kenaikan Gaji DPRD, DPW PSI: Kami Tegas Menolak

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik geram atas sikap PSI yang menolak usulan kenaikan pendapatan DPRD DKI Jakarta di tahun 2021.

Dia mengatakan PSI sudah setuju di dalam rapat pembahasan di rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DKI, tetapi justru bertolak belakang menolak kenaikan pendapatan DPRD tersebut di luar rapat.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapit pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi mama ingin bagus di luar. Ini namanya, merusak institusi," kata Taufik.