Kompas.com - 03/12/2020, 12:47 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar menyindir para anggota DPRD DKI Jakarta yang setuju dengan kenaikan rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota Dewan.

Dia menilai tak pantas anggota DPRD DKI meminta kenaikan anggaran RKT di saat gaji ASN Pemprov DKI Jakarta sendiri mengalami pemotongan.

"Jangankan masyarakat pada umumnya, ASN (Pemprov DKI) mendapat pemotongan gaji 50 persen," kata Michael dalam konferensi pers video, Kamis (3/12/2020).

Michael mengatakan, begitu juga masyarakat umum yang kini terkena dampak krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: PSI Minta Partai Lain Tegas Ambil Sikap soal Kenaikan Gaji DPRD DKI 2021

Kata Michael, ada lebih kurang 190.000 warga DKI Jakarta yang terkena pemutusan hubungan kerja. Belum lagi 1,7 juta warga Jakarta yang mengalami pemotongan penghasilan.

Itulah sebabnya, kata Michael, sangat tidak pantas DPRD DKI malah mengajukan peningkatan anggaran RKT di masa sulit seperti ini.

"Kami melihat kenaikan tersebut tidaklah pantas dan juga di tengah kesulitan ekonomi," kata Michael.

Diketahui sebelumnya, Michael menegaskan agar Fraksi PSI menolak rancangan anggaran RKT 2021 senilai Rp 888 miliar.

Rancangan anggaran RKT 2021 tersebut memberikan kesempatan setiap anggota dewan mengantongi penghasilan sampai dengan Rp 8,3 miliar per tahun, jika dirata-ratakan mencapai Rp 689 juta per bulan.

Baca juga: Polemik Kenaikan Gaji Anggota DPRD DKI, Fraksi Golkar: PSI Kibulin Masyarakat

Pernyataan DPW PSI menimbulkan pro-kontra di DPRD DKI lantaran dinilai hanya mencari panggung karena saat rapat Fraksi PSI menyetujui kenaikan tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik yang menilai sikap PSI hanya sekadar cari panggung.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitulah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya merusak institusi," kata Taufik dalam keterangan tertulis, Selasa.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Misteri Toko di Jagakarsa di Balik Peristiwa Serangan di Mabes Polri dan Koboi Duren Sawit

Misteri Toko di Jagakarsa di Balik Peristiwa Serangan di Mabes Polri dan Koboi Duren Sawit

Megapolitan
Kesaksian Warga Kebon Jeruk Korban Peluru Nyasar, Sedang Tidur Lalu Dengar Ledakan Besar

Kesaksian Warga Kebon Jeruk Korban Peluru Nyasar, Sedang Tidur Lalu Dengar Ledakan Besar

Megapolitan
Takjil Bukan Berarti Makanan, Ini Arti Sesungguhnya

Takjil Bukan Berarti Makanan, Ini Arti Sesungguhnya

Megapolitan
Kasus Remaja Tewas Terlindas Truk Demi Konten, Kak Seto Ingatkan Peran Warga Mengawasi

Kasus Remaja Tewas Terlindas Truk Demi Konten, Kak Seto Ingatkan Peran Warga Mengawasi

Megapolitan
Bentuk Tugu Pamulang Jadi Cibiran, Pemprov Banten Segera Bahas Revitalisasinya dengan Pemkot Tangsel

Bentuk Tugu Pamulang Jadi Cibiran, Pemprov Banten Segera Bahas Revitalisasinya dengan Pemkot Tangsel

Megapolitan
PT KCI Perbolehkan Penumpang Berbuka Puasa di Kereta

PT KCI Perbolehkan Penumpang Berbuka Puasa di Kereta

Megapolitan
Penyebab Kebakaran di Gedung Blok C Pasar Minggu Masih Diselidiki Polisi

Penyebab Kebakaran di Gedung Blok C Pasar Minggu Masih Diselidiki Polisi

Megapolitan
Jadwal Shalat di Jakarta Selama Bulan Ramadhan 2021

Jadwal Shalat di Jakarta Selama Bulan Ramadhan 2021

Megapolitan
Ratusan Pedagang Korban Kebakaran di Pasar Minggu Akan Direlokasi

Ratusan Pedagang Korban Kebakaran di Pasar Minggu Akan Direlokasi

Megapolitan
Menengok Rumah Mantan Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo yang Kini Dijual

Menengok Rumah Mantan Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo yang Kini Dijual

Megapolitan
Jalan di Grand Depok City Ambles, Kedalaman Diperkirakan 3 Meter

Jalan di Grand Depok City Ambles, Kedalaman Diperkirakan 3 Meter

Megapolitan
Gedung Blok C Pasar Minggu Rawan Runtuh, Pedagang Diimbau Jangan Masuk

Gedung Blok C Pasar Minggu Rawan Runtuh, Pedagang Diimbau Jangan Masuk

Megapolitan
Keterangan Saksi di Sidang Rizieq: Bandara Rugi hingga Alasan Tak Bubarkan Acara di Petamburan

Keterangan Saksi di Sidang Rizieq: Bandara Rugi hingga Alasan Tak Bubarkan Acara di Petamburan

Megapolitan
Ini Syarat Membuat dan Perpanjang SKCK Langsung di Polres atau Polsek

Ini Syarat Membuat dan Perpanjang SKCK Langsung di Polres atau Polsek

Megapolitan
Anies Targetkan 95 Persen Lansia Jakarta Divaksin Sebelum Idul Fitri

Anies Targetkan 95 Persen Lansia Jakarta Divaksin Sebelum Idul Fitri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X