DPW PSI Sindir DPRD DKI, Minta Naik Gaji Saat Pendapatan ASN Dipotong 50 Persen

Kompas.com - 03/12/2020, 12:47 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar menyindir para anggota DPRD DKI Jakarta yang setuju dengan kenaikan rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota Dewan.

Dia menilai tak pantas anggota DPRD DKI meminta kenaikan anggaran RKT di saat gaji ASN Pemprov DKI Jakarta sendiri mengalami pemotongan.

"Jangankan masyarakat pada umumnya, ASN (Pemprov DKI) mendapat pemotongan gaji 50 persen," kata Michael dalam konferensi pers video, Kamis (3/12/2020).

Michael mengatakan, begitu juga masyarakat umum yang kini terkena dampak krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: PSI Minta Partai Lain Tegas Ambil Sikap soal Kenaikan Gaji DPRD DKI 2021

Kata Michael, ada lebih kurang 190.000 warga DKI Jakarta yang terkena pemutusan hubungan kerja. Belum lagi 1,7 juta warga Jakarta yang mengalami pemotongan penghasilan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Itulah sebabnya, kata Michael, sangat tidak pantas DPRD DKI malah mengajukan peningkatan anggaran RKT di masa sulit seperti ini.

"Kami melihat kenaikan tersebut tidaklah pantas dan juga di tengah kesulitan ekonomi," kata Michael.

Diketahui sebelumnya, Michael menegaskan agar Fraksi PSI menolak rancangan anggaran RKT 2021 senilai Rp 888 miliar.

Rancangan anggaran RKT 2021 tersebut memberikan kesempatan setiap anggota dewan mengantongi penghasilan sampai dengan Rp 8,3 miliar per tahun, jika dirata-ratakan mencapai Rp 689 juta per bulan.

Baca juga: Polemik Kenaikan Gaji Anggota DPRD DKI, Fraksi Golkar: PSI Kibulin Masyarakat

Pernyataan DPW PSI menimbulkan pro-kontra di DPRD DKI lantaran dinilai hanya mencari panggung karena saat rapat Fraksi PSI menyetujui kenaikan tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik yang menilai sikap PSI hanya sekadar cari panggung.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitulah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya merusak institusi," kata Taufik dalam keterangan tertulis, Selasa.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bruder Angelo Disidang karena Pencabulan Anak, Pengacara Korban: Ini Sejarah di Indonesia

Bruder Angelo Disidang karena Pencabulan Anak, Pengacara Korban: Ini Sejarah di Indonesia

Megapolitan
Pengelola Minimarket Minta Waktu Jalankan Seruan Gubernur soal Iklan Rokok

Pengelola Minimarket Minta Waktu Jalankan Seruan Gubernur soal Iklan Rokok

Megapolitan
KA Walahar, KA Jatiluhur, KA Siliwangi Kembali Beroperasi, Ini Syarat Calon Penumpang

KA Walahar, KA Jatiluhur, KA Siliwangi Kembali Beroperasi, Ini Syarat Calon Penumpang

Megapolitan
Kembali Beroperasi, Ini Jadwal KA Lokal Walahar, Jatiluhur, dan Siliwangi

Kembali Beroperasi, Ini Jadwal KA Lokal Walahar, Jatiluhur, dan Siliwangi

Megapolitan
Mobil VW Terbakar di Perempatan Ragunan

Mobil VW Terbakar di Perempatan Ragunan

Megapolitan
Satpol PP Jakpus Tertibkan 45 Lokasi yang Terpasang Iklan Rokok

Satpol PP Jakpus Tertibkan 45 Lokasi yang Terpasang Iklan Rokok

Megapolitan
Pengacara Korban Berharap Bruder Angelo Dihukum Maksimal

Pengacara Korban Berharap Bruder Angelo Dihukum Maksimal

Megapolitan
Cara Anies Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

Cara Anies Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Ini Lima Kawasan Prioritas Penataan Pemkot Jakbar

Ini Lima Kawasan Prioritas Penataan Pemkot Jakbar

Megapolitan
Produsen Tembakau Sintetis di Bogor Kemas Barang Siap Edar Dalam Bungkusan Pakan Burung

Produsen Tembakau Sintetis di Bogor Kemas Barang Siap Edar Dalam Bungkusan Pakan Burung

Megapolitan
Anies: 31.969 Jenazah Dimakamkan dengan Protokol Covid-19 Selama Pandemi

Anies: 31.969 Jenazah Dimakamkan dengan Protokol Covid-19 Selama Pandemi

Megapolitan
Data Kemendikbud: 25 Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka Ditemukan di Jakarta

Data Kemendikbud: 25 Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka Ditemukan di Jakarta

Megapolitan
Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Bocah Perempuan di Duren Sawit Berujung Damai

Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Bocah Perempuan di Duren Sawit Berujung Damai

Megapolitan
Upaya Pemkot Jakut Cegah Banjir, Pemetaan Titik Genangan hingga Siagakan Pompa Air

Upaya Pemkot Jakut Cegah Banjir, Pemetaan Titik Genangan hingga Siagakan Pompa Air

Megapolitan
Depok Dilanda Angin Puting Beliung, Pemkot Jaksel Bersiap Hadapi Cuaca Ekstrem

Depok Dilanda Angin Puting Beliung, Pemkot Jaksel Bersiap Hadapi Cuaca Ekstrem

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.