Taufik Minta Pemprov DKI Percepat Pembangunan Rumah DP Rp 0 karena Rakyat Butuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat pembangunan rumah DP Rp 0.

Dia mengatakan, masyarakat Jakarta saat ini sangat membutuhkan hunian yang terjangkau dan bisa menjadi milik sendiri.

"Segera percepat karena rakyat butuh," kata Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020).

Taufik mengatakan, untuk mempercepat pembangunan, Pemprov DKI Jakarta bisa menggandeng pihak swasta seperti yang dijelaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya.

Baca juga: Politisi PKS Minta Anies Kaji Ulang Program Rumah DP Rp 0

"Kan dibagi swasta 250.000 (rumah) dan pemerintah 50.000. Sehingga kebijakan pemerintah untuk merangsang swasta untuk mau berpartisipasi terlibat di situ," kata Taufik.

Politikus Partai Gerindra tersebut mengatakan, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2021 juga diloloskan beberapa anggaran dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta untuk pembangunan rusun.

Dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) DKI Jakarta 2021, terlihat ada tiga proyek pembangunan rumah susun DP 0 Rupiah yang dianggarkan.

Pertama pembangunan Rusun PIK Pulogadung dengan anggaran Rp 84,7 miliar. Kemudian pembangunan Rusun di Ujung Menteng dengan anggaran Rp 74,4 miliar.

Terakhir di Kelurahan Kelapa dengan anggaran Rp 25,4 miliar

Taufik menambahkan, DPRD DKI sudah meminta pihak bank dan pengelola untuk menurunkan persyaratan penerima cicilan, agar masyarakat yang berminat untuk menempati rusun DP Rp 0 bisa lebih cepat terealisasi.

"Ketika syarat dikurangi, yang masuk standar (pembeli rumah) akan naik," kata dia.

Baca juga: Kritik Program Rusunami Dp Rp 0, Fraksi Demokrat: Telan Anggaran Besar, tapi Realisasi Minim

Program hunian DP Rp 0 yang dijanjikan Anies sebanyak 300.000 rumah belum terealisasi dengan baik.

Sampai dengan Desember 2020 memasuki tahun keempat kepemimpinan Anies, realisasi pembangunan rumah DP 0 rupiah masih berada di angka 0,26 persen, atau 780 rumah saja.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdul Aziz sebelumnya menilai, program rumah DP Rp 0 yang digagas Gubernur Anies Baswedan perlu direvisi.

Aziz mengatakan, kebijakan rumah DP Rp 0 tersebut sebenarnya didukung penuh oleh DPRD DKI Jakarta.